Jakarta – Polri menggelar rapat koordinasi bersama Kementerian Pertanian, Perum Bulog, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Asosiasi Pabrik Pakan Ternak, serta Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) untuk memperkuat ketahanan pangan nasional melalui pengembangan ekosistem pertanian jagung pakan ternak.
Rapat koordinasi yang digelar di Mabes Polri, Jumat (6/2/2026), ini membahas pengawalan produksi jagung dari hulu hingga hilir sekaligus upaya meningkatkan kesejahteraan petani binaan Polri di berbagai daerah.
Rakor tersebut dipimpin Karobinkar SSDM Polri selaku Wakil Posko Gugus Tugas Ketahanan Pangan, Brigjen Pol. Langgeng Purnomo, dan diikuti secara daring oleh seluruh gugus tugas ketahanan pangan Polda se-Indonesia.
Brigjen Langgeng mengatakan, rapat koordinasi ini merupakan bagian dari analisa dan evaluasi kinerja ketahanan pangan tahun sebelumnya.
“Pada 2025 Indonesia berhasil tanpa impor jagung pabrik pakan ternak. Karena itu, rakor ini kami laksanakan untuk konsolidasi dan kolaborasi agar strategi ketahanan pangan 2026 berjalan lebih baik,” kata Brigjen Langgeng.
Di sisi hulu, Polri memfasilitasi kelompok tani jagung dalam mengatasi kendala permodalan. Melalui kerja sama dengan Himbara, petani didorong mengakses pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Program tersebut telah diimplementasikan di sejumlah wilayah, seperti Nagreg dan Ciamis, Jawa Barat. Petani setempat memperoleh kredit modal untuk kembali menanam dan memperluas lahan pertanian jagung.
Senior Vice President BRI, Danang Andi Wijanarko, menyampaikan bahwa pada 2026 BRI menyiapkan plafon KUR Mikro sebesar Rp180 triliun, termasuk untuk sektor pertanian dan ekosistem jagung.
Selain permodalan, Polri melalui Gugus Tugas Ketahanan Pangan juga berperan menjaga stabilitas harga jagung di tingkat petani. Polri memastikan hasil panen petani tidak dijual ke tengkulak dengan harga rendah.
Sebagai langkah konkret, Polri bekerja sama dengan Perum Bulog untuk menyerap hasil panen petani dengan harga yang lebih menguntungkan.
Pengadaan jagung Bulog tahun 2026 mengacu pada Surat Dinas Internal Nomor SDI-217/DU000/PD.02.01/12012026 tertanggal 12 Januari 2026, dengan target pengadaan 1 juta ton untuk Cadangan Pangan Pemerintah dan harga pembelian Rp6.400 per kilogram.
“Fokus kami menjaga agar harga jagung di tingkat petani minimal sesuai Harga Pembelian Pemerintah. Di beberapa daerah, seperti Jawa Barat dan Kalimantan Selatan, pembelian sudah sesuai HPP Bulog, yakni Rp6.400 per kilogram,” ujar Brigjen Langgeng.
Program ini diharapkan mampu mengembangkan lahan tidur, memutus ketergantungan petani pada tengkulak, serta meningkatkan produksi jagung nasional. Dengan pendampingan manajerial yang tepat, petani diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan secara berkelanjutan.
(Hengki/Humas)
