BARRU – Proyek strategis senilai Rp4,3 miliar di Desa Lalabata, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, yang bertujuan mengairi ratusan hektare sawah, diduga kuat tidak dikerjakan sesuai spesifikasi teknis (bestek). Proyek ini bersumber dari anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) tahun 2020.

Berdasarkan dokumen yang diperoleh, proyek tersebut merupakan bagian dari paket pekerjaan Peningkatan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi dan Air Bersih dengan nama kegiatan Peningkatan D.I. Matajang Kabupaten Barru. Proyek ini berada di bawah pengawasan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Selatan, dengan nomor kontrak 602.1/025/PU.TR-sda/pen/XII/2020. Adapun pelaksana kegiatan adalah PT Lima Perkasa, dengan masa kerja selama 150 hari kalender.

Namun, hasil penelusuran di lapangan menemukan sejumlah kejanggalan. Di antaranya, intake bendungan ditemukan dalam kondisi rusak dan tidak berfungsi, patok dari HM 13 hingga HM 37 tidak dikerjakan sama sekali, dan saluran irigasi dipenuhi rumput liar serta lumpur. Akibat kondisi tersebut, aliran air tak pernah mencapai lahan pertanian warga.

“Pekerjaan seharusnya mencapai 13 kilometer, tapi waktu saya ikut mengawasi di lapangan, hanya sekitar 6 kilometer yang dikerjakan,” ujar seorang warga yang pernah menjadi pengawas proyek kepada Fajar Pendidikan, Rabu (18/6/2025).

Kekecewaan juga disampaikan oleh Hamsah, seorang petani setempat. Ia mengaku saluran irigasi tidak pernah difungsikan sejak proyek selesai dikerjakan.

“Kami sangat kecewa. Air tidak pernah sampai ke sawah kami. Dulu dijanjikan air akan mengalir, tapi sampai sekarang tidak ada. Hanya janji-janji palsu,” ungkapnya dengan nada kesal.

Hamsah bahkan terpaksa menggunakan pompa untuk mengambil air dari kolam yang letaknya cukup jauh demi memenuhi kebutuhan pertaniannya.

LSM Asura: Proyek Gagal dan Rugikan Negara

Erwin dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Asura turut menyoroti proyek tersebut. Ia menyebut proyek bermasalah sejak awal, karena baru mulai dikerjakan pada tahun 2021 meskipun dananya berasal dari anggaran 2020.

“Saya beberapa kali turun langsung ke lokasi, di antaranya pada 29 Mei 2021, 6 Juni 2021, 25 Februari 2022, serta terakhir pada 10 April dan 26 Juni 2022,” jelas Erwin.

Ia mengungkapkan, pekerjaan yang seharusnya membentang sepanjang 13 kilometer ternyata hanya terealisasi sekitar 6 kilometer. Proyek hanya dikerjakan dari bendungan hingga Patok HM 13, sedangkan dari HM 13 hingga HM 37 tidak dikerjakan sama sekali.

“Saya sudah layangkan laporan saya kepada pihak yang berwenang tadi pagi,” kata Erwin kepada Fajar Pendidikan, Kamis (19/6/2025).

Erwin juga mengatakan bahwa temuan tersebut diperkuat oleh pernyataan seorang warga yang pernah menjadi pengawas proyek. Selain itu, beberapa petani di lokasi menyampaikan keluhan bahwa saluran irigasi tidak dapat digunakan karena pengerjaannya tidak tuntas, ditambah kondisi saluran yang dipenuhi lumpur dan tumbuhan liar.

“Kesimpulan saya, proyek ini bukan hanya merugikan keuangan negara, tapi juga menyengsarakan rakyat. Jaringan irigasi yang dibangun tidak berfungsi sama sekali. Ini sangat miris,” tegasnya

Sementara itu, saat dikonfirmasi, seorang petugas dari Bina Marga perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan di Kabupaten Barru menyatakan bahwa proyek tersebut bukan berada dalam kewenangan mereka.

“Itu proyek balai, Pak. Bukan di sini,” ujarnya singkat.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak Balai maupun Dinas Tata Ruang di Makassar.

Hengki