Palu – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tengah (Kanwil Kemenkumham Sulteng) bersama Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah berkomitmen meningkatkan kualitas layanan hukum bagi masyarakat.

Komitmen ini menjadi fokus utama dalam audiensi antara Kepala Kanwil Kemenkumham Sulteng, Rakhmat Renaldy, dan Gubernur Sulawesi Tengah, H. Rusdy Mastura, di Kantor Gubernur, Senin (10/2/2025).

Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak menegaskan pentingnya sinergi dalam berbagai aspek, seperti perlindungan Kekayaan Intelektual (KI), administrasi hukum umum, penguatan produk hukum daerah, serta penyelenggaraan Paralegal Justice Award 2025 bagi kepala desa dan lurah di Sulawesi Tengah.

Perlindungan KI dan Administrasi Hukum

Kakanwil Kemenkumham Sulteng, Rakhmat Renaldy, menekankan pentingnya layanan KI sebagai upaya mendukung inovasi dan daya saing daerah. Dengan meningkatnya jumlah produk kreatif dari pelaku UMKM, akademisi, dan industri lokal, perlindungan hukum terhadap hak cipta dan paten menjadi prioritas.

“Kami ingin memastikan setiap karya dan inovasi masyarakat mendapatkan perlindungan hukum yang memadai. Bersama Pemprov Sulteng, kami akan mempermudah akses terhadap layanan KI agar potensi daerah berkembang dan bernilai ekonomi tinggi,” ujarnya.

Selain itu, Kanwil Kemenkumham Sulteng juga berfokus pada peningkatan layanan administrasi hukum umum, seperti kenotariatan, pendaftaran badan hukum, perseroan perorangan, serta layanan apostille bagi warga yang hendak melanjutkan pendidikan atau bekerja di luar negeri.

“Pelayanan administrasi hukum yang cepat dan transparan sangat dibutuhkan oleh masyarakat dan pelaku usaha. Kami berharap dukungan dari Pemprov Sulteng agar layanan ini semakin optimal,” tambahnya.

Penguatan Produk Hukum Daerah

Gubernur Rusdy Mastura menyambut baik langkah Kemenkumham dalam mendukung penyusunan dan penguatan produk hukum daerah. Menurutnya, regulasi yang berbasis kajian akademik menjadi landasan penting dalam pembangunan daerah.

“Kami ingin memastikan setiap regulasi yang dibuat benar-benar berpihak pada masyarakat. Kami mengapresiasi Kemenkumham Sulteng yang siap mendukung kajian hukum dalam penyusunan produk hukum daerah yang lebih berkualitas,” ujar Gubernur yang akrab disapa Cudi.

Paralegal Justice Award 2025

Audiensi ini juga membahas persiapan Paralegal Justice Award 2025, sebuah penghargaan bagi kepala desa dan lurah yang berperan aktif sebagai juru damai dalam menyelesaikan permasalahan hukum di masyarakat.

“Kami mengajak seluruh kepala desa dan lurah di Sulawesi Tengah untuk berpartisipasi dalam Paralegal Justice Award 2025. Ini bukan sekadar penghargaan, tetapi bentuk apresiasi atas peran mereka dalam menyelesaikan sengketa secara non-litigasi dan menjaga ketertiban hukum di wilayahnya,” jelas Rakhmat Renaldy.

Gubernur Rusdy Mastura menegaskan dukungannya terhadap program ini dan berkomitmen mendorong seluruh kepala desa dan lurah di Sulawesi Tengah untuk ikut serta.

“Kepala desa dan lurah adalah garda terdepan dalam menjaga stabilitas sosial. Dengan penghargaan ini, diharapkan mereka semakin termotivasi untuk menjadi juru damai dalam menyelesaikan persoalan hukum di masyarakat,” tegasnya.

Langkah Strategis ke Depan

Sebagai tindak lanjut, Kemenkumham Sulteng dan Pemprov Sulawesi Tengah akan menyusun langkah-langkah strategis, di antaranya:

1. Sosialisasi layanan KI bagi UMKM, akademisi, dan industri kreatif.
2. Peningkatan akses terhadap layanan administrasi hukum umum, termasuk percepatan layanan kenotariatan, badan hukum, dan apostille.
3. Pendampingan penyusunan produk hukum daerah berbasis kajian akademik.
4. Penyelenggaraan Paralegal Justice Award 2025 bagi kepala desa/lurah di Sulawesi Tengah.

“Sinergi antara Kemenkumham dan Pemprov Sulteng adalah wujud nyata komitmen menghadirkan layanan hukum yang berkualitas dan mudah diakses masyarakat,” pungkas Rakhmat Renaldy. (RN)

PALU – Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Tengah resmi menggelar Operasi Keselamatan Tinombala 2025, yang ditandai dengan apel pasukan di Lapangan Polda Sulteng, Senin (10/2/2025). Kapolda Sulteng, Irjen Pol. Dr. Agus Nugroho, memimpin langsung apel tersebut dan menegaskan pentingnya profesionalisme serta integritas personel dalam menjalankan tugas. Operasi ini akan berlangsung selama 14 hari, mulai 10 hingga 23 Februari 2025.

Dalam arahannya, Kapolda menekankan agar personel di lapangan tidak hanya fokus pada penegakan hukum, tetapi juga mengutamakan edukasi kepada masyarakat. Selain itu, ia menginstruksikan pemetaan lokasi rawan pelanggaran dan kecelakaan, serta peningkatan koordinasi dengan instansi terkait guna mendukung kelancaran operasi.

Operasi Keselamatan Tinombala 2025 turut menargetkan berbagai pelanggaran lalu lintas, termasuk penggunaan knalpot tidak berstandar (non-SNI), modifikasi kendaraan ilegal, penggunaan rotator atau strobo yang tidak sesuai ketentuan, serta pelat nomor kendaraan yang tidak sesuai aturan. Selain itu, pengendara sepeda motor yang tidak mengenakan helm SNI dan kendaraan pribadi yang beroperasi sebagai angkutan umum ilegal juga menjadi sasaran utama.

Direktur Lalu Lintas Polda Sulteng, Kombes Pol. Atot Irawan, mengungkapkan bahwa operasi ini akan melibatkan 1.024 personel, terdiri dari 184 personel Polda Sulteng dan 840 personel dari jajaran Polres. Ia menegaskan bahwa pendekatan dalam operasi ini akan lebih mengedepankan edukasi, persuasif, dan humanis, dengan didukung sistem tilang elektronik sebagai bentuk penegakan hukum yang lebih efektif.

Selain penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas, operasi ini juga mencakup ramp check di terminal dan pool bus untuk memastikan kelayakan kendaraan, peningkatan patroli di titik rawan kecelakaan dan kemacetan, serta pengawasan terhadap tempat wisata yang belum memiliki fasilitas parkir memadai. Kapolda juga menegaskan agar seluruh personel menghindari praktik pungutan liar (pungli) dan penyalahgunaan wewenang yang dapat mencoreng citra kepolisian.

“Keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas adalah kebutuhan mutlak bagi masyarakat. Oleh karena itu, operasi ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas serta menekan angka kecelakaan di Sulawesi Tengah,” ujar Kombes Atot Irawan. (RN)

PARIGIMOUTONG – Ketua DPW Peknas Sulawesi Tengah, Isram Said Lolo, melakukan konsolidasi dengan pengurus Kabupaten Parigi Moutong pada Kamis, 6 Februari 2025. Kunjungan tersebut juga diiringi dengan Bimbingan Teknis (Bimtek) terkait pelaksanaan program kerja Peknas 2025.

Isram Said Lolo menegaskan bahwa Peknas bukan sekadar ajang kumpul-kumpul seperti ormas atau organisasi kepemudaan lainnya, melainkan memiliki misi dan visi yang lebih besar, yakni memberdayakan anggota dan masyarakat di sektor usaha kecil, serta menciptakan peluang wirausaha yang mendidik kader untuk berkembang dan bersaing di era digital.

“Bimtek ini dipusatkan di dua zona. Zona satu meliputi Kecamatan Sausu, Balinggi, Torue, dan Parigi Selatan, sementara zona dua mencakup Kecamatan Parigi Kota, Parigi Barat, Parigi Tengah, dan Parigi Utara,” ujar Isram saat dihubungi di sela kunjungan, Minggu (9/2/2025).

Isram berharap dengan adanya bimbingan teknis ini, pengurus Peknas dan masyarakat dapat mengembangkan dunia usaha mereka. “Saya turun langsung untuk konsolidasi dan menyosialisasikan Program Peknas 2025, yang direncanakan rampung di seluruh Sulawesi Tengah pada Februari. Salah satu hal yang kami tekankan adalah pentingnya pendataan potensi lokal untuk diberdayakan sebagai usaha yang mencerminkan kearifan lokal,” ujarnya.

Bimtek ini juga memberikan peluang bagi pelaku usaha kecil untuk mengembangkan jaringan pemasaran dan mendapatkan jalur pendampingan usaha. “Harapannya, mereka bisa bersaing dan turut membangun dunia usaha, sambil menumbuhkan sistem kaderisasi antar pengurus, sehingga tercipta iklim yang kondusif dalam tubuh Peknas,” pungkasnya.(RN)

PALU – Seorang perwira polisi berinisial M yang bertugas di Polda Sulawesi Tengah dengan pangkat Ajun Komisaris Polisi (AKP) diduga menjadi calo dalam rekrutmen anggota Polri tahun 2022. Akibat perbuatannya, ia diberhentikan dengan tidak hormat.

Kabid Humas Polda Sulteng, Kombes Pol. Djoko Wienartono, mengungkapkan bahwa keputusan pemberhentian tersebut diambil setelah sidang kode etik pada Kamis, 6 Februari 2025. “Pemberhentian dengan tidak hormat (PTDH) diputus dalam sidang kode etik karena yang bersangkutan menjadi perantara atau calo rekrutmen anggota Polri,” ujar Kombes Djoko Wienartono, Sabtu (8/2/2025).

Kombes Djoko menjelaskan bahwa tindakan tegas ini sebagai langkah Polda Sulteng untuk membersihkan oknum-oknum yang terlibat dalam praktik calo pada penerimaan anggota Polri. “AKP M berjanji meloloskan peserta seleksi Bintara Polri dan meminta uang sebesar Rp175 juta kepada korban,” terangnya.

Polda Sulteng juga mengimbau kepada masyarakat yang anak-anaknya mengikuti seleksi penerimaan anggota Polri 2025 untuk tidak menggunakan jasa calo dan menghindari praktik korupsi. “Kami ingin menghilangkan stigma negatif ‘Bayar Masuk Polri’,” tegasnya.(RN)