Barru — Pemerintah Kabupaten Barru mengawali Tahun 2026 dengan menggelar Rapat Koordinasi Evaluasi Kinerja Tahun 2025 sekaligus penyusunan rencana aksi Tahun 2026. Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Barru, Abubakar, S.Sos., M.Si., di Baruga Pettu Adae, Lantai VI Menara MPP Kantor Bupati Barru, Kamis (8/1/2026).
Rapat koordinasi ini menjadi momentum penting bagi Pemkab Barru untuk meninjau capaian seluruh perangkat daerah selama tahun sebelumnya, sekaligus menyusun strategi kerja yang lebih terukur guna meningkatkan efektivitas pemerintahan dan mutu pelayanan kepada masyarakat.
Pelaksanaan evaluasi pada awal tahun dinilai tepat karena memberi kesempatan kepada pemerintah daerah untuk melakukan refleksi terhadap hasil kerja, hambatan, dan tantangan yang dihadapi sepanjang Tahun 2025. Dari hasil evaluasi tersebut, pemerintah dapat merumuskan langkah kerja yang lebih sistematis dan terarah dalam menghadapi Tahun 2026.
Dalam pertemuan itu, sejumlah hal strategis menjadi fokus pembahasan, di antaranya penyusunan indikator kinerja yang lebih rinci melalui penjabaran indikator utama menjadi indikator dan subindikator agar proses perencanaan lebih mudah dipantau dan diukur.
Selain itu, pemerintah daerah juga menetapkan jadwal pelaksanaan program dan kegiatan secara berkala, mulai dari bulanan, triwulanan, semesteran hingga tahunan. Penyesuaian rentang waktu tersebut dilakukan berdasarkan karakteristik dan durasi masing-masing kegiatan agar proses monitoring dan evaluasi berjalan lebih efektif.
Rapat koordinasi tersebut turut menegaskan pentingnya RPJMD Kabupaten Barru Tahun 2025–2029 sebagai pedoman utama dalam penyusunan program kerja daerah. Dengan demikian, seluruh rencana aksi yang dirancang diharapkan tetap sejalan dengan visi dan misi Bupati serta Wakil Bupati Barru, sekaligus sesuai dengan ketentuan regulasi yang berlaku.
Penguatan reformasi birokrasi juga kembali menjadi perhatian utama dalam forum tersebut. Langkah ini dipandang penting untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kualitas pelayanan publik melalui optimalisasi tugas dan fungsi seluruh perangkat daerah.
Suasana rapat berlangsung interaktif karena disertai pemaparan contoh indikator kinerja serta ruang diskusi terbuka yang memungkinkan peserta memberikan masukan dan solusi terhadap berbagai persoalan yang dihadapi di lapangan. Peran pimpinan rapat sebagai fasilitator dinilai mampu mendorong keterlibatan aktif seluruh perangkat daerah dalam menyusun strategi pencapaian target kinerja.
Selain membahas aspek perencanaan, rapat juga menyoroti faktor penunjang keberhasilan program, seperti ketersediaan anggaran, dukungan sarana dan prasarana, hingga kualitas sumber daya manusia. Evaluasi berkelanjutan dianggap menjadi langkah penting agar setiap program benar-benar memberikan dampak nyata terhadap pembangunan daerah.
Dalam upaya meningkatkan nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Pemkab Barru menekankan penguatan pada aspek perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja. Penetapan penanggung jawab yang jelas, pelaporan yang terkoordinasi oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah, serta evaluasi internal oleh Inspektorat menjadi bagian penting untuk memastikan seluruh kegiatan berjalan sesuai standar dan ketentuan.
Melalui rapat koordinasi ini, Pemerintah Kabupaten Barru kembali menegaskan komitmennya untuk terus melakukan pembenahan tata kelola pemerintahan agar semakin efektif, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik.
Pada tahap awal, pemerintah daerah telah mengidentifikasi 35 Kinerja Utama yang mengacu pada Indikator Kinerja Utama (IKU) RPJMD Kabupaten Barru Tahun 2025–2029, reformasi birokrasi, serta tugas dan fungsi perangkat daerah. Beberapa indikator yang menjadi prioritas meliputi Indeks Reformasi Birokrasi, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), indeks pendidikan dan kesehatan, prevalensi stunting, pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran terbuka, pengendalian inflasi, Indeks Pemerintahan Digital, penilaian pelayanan publik Ombudsman RI, hingga pengelolaan keuangan dan aset daerah.
Selain itu, perhatian juga diberikan pada peningkatan daya saing daerah, penguatan ketahanan pangan dan ketahanan daerah, optimalisasi layanan MPP Digital, inovasi pelayanan publik, hingga berbagai indikator nasional seperti Adipura, Kabupaten Layak Anak, dan Anugerah Parahita Ekapraya.
