Pemerintah Kabupaten Barru terus mendorong percepatan transformasi digital dalam tata kelola keuangan daerah melalui penguatan ekosistem transaksi non-tunai. Komitmen ini terlihat dari keterlibatan aktif jajaran Pemkab dalam Rapat Koordinasi Wilayah dan Katalis I Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) Tahun 2026.
Kegiatan yang digelar secara hybrid ini merupakan kolaborasi antara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia dan Bank Indonesia, serta diikuti oleh Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kabupaten Barru dari berbagai perangkat daerah.
Penjabat Sekretaris Daerah Barru, Abubakar, yang juga menjabat sebagai Ketua Harian TP2DD, menegaskan bahwa digitalisasi menjadi bagian penting dari reformasi birokrasi, khususnya dalam pengelolaan keuangan daerah.
“Digitalisasi transaksi pemerintah daerah bukan sekadar tuntutan zaman, tetapi kebutuhan untuk menghadirkan tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi,” ujarnya.
Dalam forum tersebut, dibahas berbagai agenda strategis, mulai dari evaluasi kinerja TP2DD dalam Championship 2026, penguatan implementasi Kartu Kredit Indonesia (KKI), integrasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dengan sistem pembayaran nasional, hingga pemanfaatan infrastruktur digital di daerah.
Keterlibatan aktif Pemkab Barru dalam kegiatan ini menjadi langkah konkret dalam mempercepat implementasi digitalisasi transaksi, sekaligus meningkatkan kualitas layanan publik berbasis teknologi.
Melalui sinergi lintas sektor ini, Pemkab Barru menargetkan terciptanya sistem pelayanan yang lebih efisien, modern, dan mudah diakses masyarakat. Selain itu, digitalisasi juga diharapkan mampu memperkuat kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah daerah serta mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional.
