Bupati Barru, Andi Ina Kartika Sari, melakukan audiensi dengan jajaran Muhammadiyah wilayah Sulawesi Selatan guna mengawal penyelesaian polemik yang terjadi di Masjid Nurul Tajdid BTN Pepabri Barru.
Pertemuan pertama berlangsung di Kantor Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sulawesi Selatan di Makassar, Jumat (27/3/2026). Dalam pertemuan tersebut, Bupati hadir bersama jajaran pemerintah daerah dan diterima langsung oleh Ketua PWM Sulsel, Ambo Asse beserta pengurus.
Dalam forum itu, Bupati memaparkan secara menyeluruh kronologi kejadian serta langkah-langkah yang telah dilakukan pemerintah daerah bersama aparat keamanan untuk menjaga situasi tetap kondusif dan mencegah konflik meluas.
Sebagai tindak lanjut, pertemuan lanjutan digelar bersama Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang juga Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah RI, Abdul Mu’ti. Dalam kesempatan tersebut, Bupati kembali menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk menuntaskan persoalan secara adil, transparan, dan berlandaskan hukum.
Pemerintah Kabupaten Barru sebelumnya telah memfasilitasi rapat koordinasi dan mediasi yang melibatkan seluruh pihak terkait. Hasilnya, kedua belah pihak sepakat mengedepankan kondusivitas sehingga aktivitas ibadah di masjid dapat kembali berjalan normal.
Bupati menegaskan bahwa proses penyelesaian tidak akan berhenti sampai di sini. Pemerintah daerah akan terus memfasilitasi dialog lanjutan guna memastikan tercapainya solusi final yang dapat diterima semua pihak, termasuk terkait aspek kepemilikan aset masjid.
Di sisi lain, Kapolres Barru juga menegaskan kesiapan aparat dalam menjaga keamanan dan mengantisipasi potensi gangguan, sehingga situasi tetap aman dan terkendali.
Ketua PWM Sulsel menyampaikan apresiasi atas langkah cepat dan pendekatan dialog yang dilakukan pemerintah daerah. Ia menilai upaya tersebut mencerminkan komitmen dalam menjaga ketenteraman umat.
Hal senada disampaikan Sekretaris Umum PP Muhammadiyah yang menilai langkah Pemerintah Kabupaten Barru sebagai bentuk kepemimpinan yang responsif dan solutif. Pendekatan persuasif dan mediasi diharapkan tidak hanya menghadirkan kepastian hukum, tetapi juga menjadi contoh penyelesaian konflik sosial secara damai dan berkeadaban di masa mendatang.
