Bupati Bone Andi Asman Sulaiman menginstruksikan agar tenaga kerja yang direkrut berasal dari lingkungan sekitar lokasi dapur MBG, khususnya warga kurang mampu. Selain itu, Asman juga menekankan agar pasokan bahan pangan untuk program MBG diprioritaskan dari hasil produksi warga setempat.
Hal tersebut disampaikan Bupati Bone saat memimpin rapat koordinasi (Rakor) percepatan pelaksanaan Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) di Aula Lateya Riduni, Kompleks Rumah Jabatan Bupati Bone, Kota Watampone, Kamis (5/2/2026).
Rakor ini digelar untuk menyukseskan implementasi MBG Program Prioritas Presiden- Wakil Presiden, Prabowo- Gibran di seluruh wilayah Kabupaten Bone.
Kegiatan tersebut dihadiri perwakilan Badan Gizi Sulawesi Selatan, Penjabat Sekretaris Daerah Bone Andi Tenriawaru, Kepala Satgas Percepatan MBG Kabupaten Bone Edy Saputra Syam.
Para camat se-Kabupaten Bone, serta pengurus Yayasan SPPG dan Ketua Satgas SPPG.
Bupati Bone menegaskan pentingnya pelibatan masyarakat sekitar, khususnya warga kurang mampu, dalam pelaksanaan program MBG. Ia menginstruksikan agar tenaga kerja yang direkrut berasal dari lingkungan sekitar lokasi dapur MBG.
“Yang paling penting lagi soal tenaga kerja. Jangan sampai orang yang sudah mapan direkrut. Utamakan masyarakat sekitar lokasi MBG, terutama warga kurang mampu,” tegas Andi Asman.
Selain tenaga kerja, Bupati juga menekankan agar pasokan bahan pangan untuk program MBG diprioritaskan dari hasil produksi warga setempat. Langkah ini dinilai dapat mendorong perputaran ekonomi lokal dan membantu masyarakat menuju kesejahteraan.
“Termasuk juga pasokan pangannya dari warga sekitar. Kita bantu masyarakat agar semakin sejahtera,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan agar menu MBG benar-benar memenuhi standar gizi, dengan kandungan protein tinggi serta dilengkapi buah dan komponen bergizi lainnya.
“Harus bergizi, berprotein tinggi, ada buah, dan sesuai standar kesehatan,” pungkasnya.
Program MBG di Kabupaten Bone diharapkan tidak hanya meningkatkan kualitas gizi masyarakat, tetapi juga menjadi penggerak ekonomi berbasis kerakyatan di tingkat lokal.*
