Aktivis perempuan Husaimah Husain atau yang akrab disapa Ema Husain menilai kehadiran Andi Ina Kartika Sari sebagai Bupati Barru memiliki makna lebih dari sekadar jabatan kepala daerah.
Menurutnya, kepemimpinan Andi Ina merupakan representasi nyata dari perjuangan panjang gerakan perempuan dalam memperjuangkan kesetaraan di ruang politik, terutama di daerah yang selama ini didominasi kepemimpinan laki-laki.
“Selama ini kepemimpinan selalu dianggap milik laki-laki. Kehadiran Andi Ina mengubah pandangan itu dan menghadirkan simbol kepemimpinan perempuan secara nyata di ruang publik. Namun perjuangan tidak boleh berhenti pada simbol,” ujarnya.
Ema menegaskan, tantangan selanjutnya adalah bagaimana simbol tersebut diwujudkan dalam kebijakan yang berdampak langsung bagi masyarakat, khususnya perempuan. Ia menilai kepemimpinan perempuan harus diukur dari kontribusinya dalam menyelesaikan persoalan riil di lapangan.
Ia juga menyoroti masih adanya ketimpangan gender di Kabupaten Barru. Dalam konteks kemiskinan, perempuan dinilai menghadapi kondisi yang lebih kompleks dan berlapis dibanding laki-laki.
“Perempuan bisa mengalami kemiskinan dalam berbagai dimensi sekaligus, bukan hanya satu atau dua aspek,” jelasnya.
Selain itu, Ema mengaitkan persoalan kemiskinan dengan isu stunting dan praktik perkawinan anak yang dinilai saling berkaitan. Menurutnya, ketiga persoalan tersebut membentuk siklus yang harus diputus melalui kebijakan yang terintegrasi dan berpihak pada kelompok rentan.
Ia mengapresiasi capaian pemerintah daerah dalam penanganan stunting, namun menekankan pentingnya keberlanjutan kebijakan agar mampu memberikan dampak jangka panjang.
Di sisi lain, Ema juga menyoroti dampak perubahan iklim terhadap kehidupan perempuan dan anak. Berdasarkan kajian yang pernah dilakukannya di wilayah pesisir Barru, tekanan ekonomi akibat perubahan iklim berpotensi meningkatkan kerentanan, termasuk kekerasan terhadap perempuan dan angka perkawinan anak.
“Ketika tekanan ekonomi meningkat, perempuan dan anak-anak sering menjadi kelompok yang paling terdampak. Ini harus menjadi perhatian serius dalam perumusan kebijakan,” tegasnya.
Ema pun mendorong pemerintah daerah untuk terus membuka ruang partisipasi yang lebih luas bagi perempuan dalam proses pengambilan keputusan. Ia berharap kehadiran perempuan dalam politik tidak hanya bersifat simbolis, tetapi benar-benar menghadirkan kebijakan yang adil, inklusif, dan melindungi kelompok rentan.
“Ke depan, yang penting bukan hanya menghadirkan perempuan di panggung politik, tetapi memastikan kepemimpinan yang mampu menghadirkan keadilan bagi perempuan, perlindungan bagi anak, serta perhatian bagi kelompok marjinal dan penyandang disabilitas,” pungkasnya.
