Barru – Agenda reses Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dari Fraksi PKS, Hj. Nur Hasbiah Main, di Kabupaten Barru dibanjiri beragam aspirasi warga. Mulai dari persoalan sungai dan infrastruktur, lapangan kerja, layanan PDAM, hingga minimnya gaji tenaga honorer P3K mencuat dalam pertemuan tersebut.
Kegiatan yang digelar di Jalan Asoka, Kelurahan Tuwung, Kecamatan Barru, Selasa (17/2/2026), dihadiri ratusan warga. Mereka tampak antusias menyampaikan keluhan secara langsung kepada legislator provinsi itu.
Salah seorang warga, Ahmad, menyoroti minimnya peluang kerja di Barru. Ia berharap pemerintah bisa mendorong masuknya investor baru agar lapangan kerja terbuka lebih luas.
“Kami berharap lapangan kerja terbuka,” ujarnya.
Tak hanya itu, warga juga mengeluhkan keterbatasan fasilitas bagi ketua RT. Usulan pengadaan kendaraan operasional hingga dukungan anggaran menjadi perhatian dalam forum tersebut.
Keluhan serupa disampaikan terkait pelayanan air bersih. Sejumlah warga mengaku jaringan PDAM belum menjangkau beberapa perumahan, sehingga kebutuhan air bersih masih menjadi kendala.
Aspirasi lainnya datang dari warga yang menyoroti minimnya gaji tenaga honorer P3K. Mereka meminta pemerintah memberi perhatian lebih terhadap kesejahteraan pegawai, khususnya yang berstatus paruh waktu.
Menanggapi berbagai aspirasi itu, Nur Hasbiah mengaku akan menindaklanjuti dengan mengecek langsung program yang direncanakan pada 2026.
“Kami akan cek dulu apakah sudah masuk dalam anggaran 2026. Kalau ternyata belum, tentu akan kita dorong kembali agar bisa segera dianggarkan,” katanya.
Terkait masuknya investor, ia mengingatkan bahwa sejak 2014 telah ada Perda tentang Kawasan Industri, Salah satu wilayah yang ditetapkan sebagai kawasan industri.
Karena status tersebut, pembangunan rumah tinggal di kawasan itu tidak lagi diperbolehkan. Menurutnya, mendatangkan investor tak bisa hanya melihat kebutuhan tenaga kerja, tetapi juga kesiapan lahan, regulasi, dan dampak lingkungan.
“Pemerintah kabupaten tentu ingin investor masuk untuk menggerakkan ekonomi. Tapi prosesnya harus matang dan mempertimbangkan banyak hal,” jelasnya.
Ia memastikan setiap aspirasi akan dipilah sesuai kewenangan dan dikoordinasikan dengan pemerintah kabupaten, termasuk kepada bupati.
Persoalan lain yang mengemuka adalah kondisi PDAM yang dinilai belum mampu membiayai operasional secara mandiri dan masih bergantung pada suntikan APBD.
“Kita berharap manajemennya bisa lebih baik ke depan agar PDAM bisa menjadi sumber PAD yang besar bagi daerah,” ujarnya.
Ia juga menyinggung banyaknya perumahan BTN yang belum memiliki meteran air. Akibatnya, warga belum bisa menjadi pelanggan resmi meski membutuhkan layanan air bersih. Keterbatasan anggaran disebut menjadi penyebab utama belum tersedianya meteran tersebut.
“Kita jangan hanya mengkritik, tapi juga memberi solusi agar manajemen PDAM bisa memperbaiki kinerjanya,” tambahnya.
Terkait usulan kendaraan operasional untuk RT, Nur Hasbiah menjelaskan regulasi tidak membenarkan pengadaan kendaraan bermotor untuk RT karena lingkup wilayahnya terbatas.
“RT itu rukun tetangga, jaraknya dekat. Kalau dusun mungkin bisa dipertimbangkan karena wilayahnya luas. Kalau untuk RT, sepeda mungkin lebih realistis,” ujarnya.
Isu paling krusial yang dibahas adalah honor tenaga P3K dan tenaga paruh waktu di Barru. Ia menegaskan besaran gaji ASN maupun P3K sangat bergantung pada kemampuan keuangan daerah.
Sebagai perbandingan, di Makassar honor tenaga paruh waktu bisa mencapai Rp3,8 juta per bulan karena PAD kota tersebut sekitar Rp5 triliun per tahun. Sementara APBD Kabupaten Barru hanya sekitar Rp800 miliar per tahun, dengan hampir setengahnya terserap untuk belanja pegawai.
“Kalau hampir Rp400 miliar sudah untuk gaji ASN, sisanya harus dibagi untuk sekolah, jalan, kesehatan, dan kebutuhan tujuh kecamatan serta 55 desa dan kelurahan,” paparnya.
Ia juga mengungkapkan sempat ada tenaga paruh waktu yang belum memiliki alokasi gaji. Pemerintah daerah disebut berupaya menganggarkan minimal Rp500 ribu per bulan, namun tetap bergantung pada kondisi keuangan.
Menurutnya, persoalan ini bukan sekadar soal pengangkatan P3K, melainkan kemampuan daerah memenuhi hak dan tanggung jawab keuangan.
Lebih jauh, ia mengingatkan pada 2026 mendatang masa kontrak ribuan P3K akan berakhir. Di tingkat Provinsi Sulawesi Selatan, sekitar 10 ribu P3K disebut akan habis masa kontraknya pada tahun tersebut.
“Ini bisa menjadi persoalan besar jika tidak ada solusi terkait kemampuan anggaran,” tegasnya.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Lurah Tuwung Iin Agreani, Anggota DPRD Kabupaten Barru dari PKS Rizaldi, serta ratusan warga dan tokoh masyarakat setempat.
Hengki
.){kind=link}