PALU, 11 Desember 2024 – Tim Penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Palu melakukan penggeledahan di Kantor Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dan Bank Pembangunan Daerah (BPD) Kota Palu, Rabu (11/12/2024), terkait dugaan penyelewengan anggaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) untuk tahun anggaran 2018 dan 2019.

Kepala Seksi Intelijen Kejari Palu, Yudi Trisnaamijaya, menjelaskan bahwa penggeledahan dilakukan karena terdapat dugaan adanya BPHTB siluman yang tidak dilaporkan, yang berpotensi merugikan keuangan daerah.

“Sudah dua tahun ini ada BPHTB siluman yang diduga tidak dilaporkan dan berpotensi merugikan keuangan daerah,” ungkap Yudi.

Penggeledahan dimulai pada pukul 11.00 WITA, dengan melibatkan 15 orang dari tim penyidik Kejari Palu. Tim menyisir seluruh ruangan di Kantor Bapenda, termasuk PTSP, loket BPHTB, ruang bendahara, serta ruang verifikasi dan validasi.

“Penggeledahan berlangsung selama kurang lebih 3 jam, kami menyita berbagai dokumen penting dan berkas data di komputer untuk keperluan penyidikan lebih lanjut,” jelas Yudi.

Yudi juga mengungkapkan bahwa status kasus ini telah dinaikkan dari penyelidikan menjadi penyidikan guna mengungkap lebih lanjut siapa saja pihak yang terlibat dalam dugaan penyelewengan anggaran BPHTB tersebut.

Selain itu, tim penyidik juga melakukan penggeledahan di Kantor Bapenda Kota Palu. Dalam proses ini, tim mengumpulkan data dan dokumen terkait BPHTB, serta melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Meskipun pihak Bapenda sebelumnya mengklaim bahwa berkas BPHTB tahun 2018-2019 hilang, tim penyidik berhasil menemukan dokumen yang dimaksud dan saat ini sedang mencocokkan dokumen BPHTB tersebut.

“Sementara pengecekan dokumen masih berlangsung, berdasarkan pemeriksaan, Bapenda menyatakan berkas BPHTB tahun 2018-2019 hilang dan tidak ditemukan. Namun, tim penyidik Kejari saat penggeledahan berhasil menemukan dan saat ini sedang mencocokkan dokumen BPHTB tahun 2018-2019 yang tidak disetorkan ke kas daerah Kota Palu,” terang Yudi.

Selain memeriksa dokumen yang ditemukan di gudang arsip, tim penyidik juga mengecek komputer yang digunakan dalam proses pengelolaan BPHTB untuk tahun 2018-2019 dan menyita berkas-berkas yang ada di komputer tersebut.

“Tim penyidik juga melakukan kroscek terhadap alur dan proses pengelolaan berkas BPHTB, termasuk memeriksa petugas yang ditunjuk untuk melaksanakan tahapan-tahapan tersebut,” tambahnya.

Yudi menegaskan bahwa meskipun pihak Bapenda awalnya mengklaim bahwa berkas BPHTB hilang, tim penyidik Kejari Palu berhasil menemukan berkas-berkas tersebut selama penggeledahan.

“Penyidik akan terus melakukan pemeriksaan terhadap dokumen dan alur pengelolaan BPHTB ini guna mengungkap pihak-pihak yang terlibat dalam dugaan penyelewengan tersebut,” pungkasnya.(RN)

PALU, 21 November 2024 – Grup Astra Agro Lestari menegaskan komitmennya untuk mendukung penegakan hukum dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Perseroan memastikan akan bersikap kooperatif dalam menyelesaikan masalah tumpang tindih lahan yang terjadi di Morowali Utara, yang melibatkan entitas anak usahanya, PT Rimbunan Alam Sentosa (PT RAS).

Manager Media Relation and Public Relations Astra Agro Lestari, Mochamad Husni, dalam keterangannya pada Rabu (10/12/2024) menyatakan bahwa perseroan telah diundang kembali oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Tengah untuk memberikan keterangan terkait masalah lahan tersebut. Husni juga menegaskan bahwa perseroan telah mengirimkan surat kepada Kejati Sulawesi Tengah untuk penjadwalan ulang panggilan.

“Seperti yang kami sampaikan sebelumnya, kami mendukung penuh langkah Kejaksaan Tinggi Sulteng dalam menuntaskan masalah tumpang tindih lahan yang melibatkan PT Rimbunan Alam Sentosa. Kami siap memenuhi panggilan dan memberikan keterangan demi penegakan hukum,” ujar Husni.

Meskipun demikian, Husni menjelaskan bahwa pihak perseroan yang diundang belum dapat hadir karena sedang melaksanakan perjalanan dinas. Ia juga menegaskan bahwa ketidakhadiran tersebut bukan berarti menghindari pemeriksaan, melainkan karena alasan yang dapat dipahami.

“Kami mohon pengertian, ketidakhadiran ini tidak berarti mangkir atau menghindar dari proses pemeriksaan,” tambahnya.

Husni juga menekankan bahwa Astra Agro Lestari dan seluruh anak perusahaannya selalu berkomitmen untuk mematuhi hukum yang berlaku di Indonesia. “Kami akan senantiasa bersikap kooperatif dalam menjalani proses dengan Kejati Sulawesi Tengah dan mendukung penuh penyelesaian masalah ini,” tegasnya.

Komitmen Astra Agro Lestari dalam mematuhi perundang-undangan serta integritasnya dalam berbisnis mendapat apresiasi dari berbagai pihak. Salah satunya adalah Transparency International Indonesia (TII) yang bekerja sama dengan TEMPO Data Science, yang menganugerahkan PT Astra Agro Lestari Tbk (AALI) sebagai emiten kelapa sawit dengan integritas tinggi.

TII, yang merupakan organisasi non-pemerintah (NGO) global antikorupsi, memberikan penghargaan ini sebagai bentuk pengakuan terhadap upaya perusahaan dalam menerapkan praktik bisnis yang berintegritas dan berkelanjutan. Penghargaan tersebut juga mencerminkan kesuksesan perusahaan dalam mengintegrasikan prinsip anti-korupsi, penghormatan terhadap hak asasi manusia, dan keberlanjutan lingkungan dalam tata kelola perusahaan.

Sebelumnya, Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah (Kajati Sulteng), Bambang Hariyanto, mengungkapkan bahwa dialog terkait masalah tumpang tindih lahan dengan Astra Agro Lestari masih berjalan. Kajati mengapresiasi sikap kooperatif perusahaan dalam proses penyelesaian kasus tersebut.

“Proses penanganan masih berjalan, dan kami mengapresiasi sikap kooperatif dari pihak perusahaan yang telah memenuhi panggilan kami,” kata Bambang Hariyanto. Ia juga menyatakan bahwa pihak perusahaan menunjukkan itikad baik dalam menyelesaikan masalah ini.

Kasus tumpang tindih lahan yang melibatkan PT Rimbunan Alam Sentosa ini masih dalam proses penyelidikan dan diharapkan dapat segera diselesaikan oleh pihak terkait.(RN)

Palu – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Tengah menetapkan dua tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait pelaksanaan Paket Pekerjaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUPR) Kabupaten Banggai Tahun Anggaran 2021. Kedua tersangka tersebut adalah AM, selaku Pejabat Pelaksana Teknis (PPTK), dan DP, penyedia barang.

Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasipenkum) Kejati Sulawesi Tengah, Laode Abd Sofian, dalam keterangannya pada Senin (10/12/2024), menjelaskan bahwa penetapan tersangka ini dilakukan setelah penyidik melakukan gelar perkara dan menemukan lebih dari dua alat bukti yang cukup. Penetapan tersangka tercantum dalam Surat Penetapan Tersangka Nomor: Print-05/P.2.5/Fd.1/12/2024 untuk tersangka AM dan Surat Penetapan Tersangka Nomor: Print-06/P.2.5/Fd.1/12/2024 untuk tersangka DP, yang dikeluarkan pada 9 Desember 2024.

“Penyidik Kejati Sulawesi Tengah menemukan bukti yang cukup terkait dugaan keterlibatan kedua tersangka dalam pelaksanaan pekerjaan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ujar Laode.

Hasil audit yang dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Sulawesi Tengah menyebutkan bahwa kerugian negara akibat tindak pidana ini mencapai Rp1,6 miliar.

“Kedua tersangka diduga telah bersekongkol dalam pelaksanaan proyek tersebut dengan cara yang melanggar prosedur dan ketentuan yang ada,” lanjut Laode.

Selain itu, Laode juga mengungkapkan bahwa Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah telah menangani sejumlah kasus di bidang pidana khusus, dengan rincian 117 perkara penyidikan, 56 perkara dalam proses penyidikan, dan 63 perkara dalam tahap penuntutan. Dari jumlah tersebut, 41 perkara berasal dari penyidikan internal Kejaksaan dan 22 perkara lainnya dari penyidikan kepolisian. Selain itu, Kejati juga berhasil mengeksekusi 57 perkara dan menyelamatkan kerugian negara sebesar Rp8.164.927.328.

“Sebagian besar kasus yang sedang ditangani saat ini berhubungan dengan sektor perkebunan kelapa sawit, yang dikelola oleh Divisi Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah. Satu penyidikan lainnya ditangani oleh Kejaksaan Negeri Donggala,” tambah Laode.

Kedua tersangka, AM dan DP, kini menghadapi proses hukum lebih lanjut terkait dugaan korupsi yang merugikan keuangan negara tersebut.(RN)

Palu – Antusiasme terlihat jelas di wajah para siswa TK Pertiwi Provinsi saat berkunjung ke Korem 132/Tadulako, Selasa (10/12/2024). Kunjungan tersebut merupakan bagian dari rangkaian kegiatan edukasi yang bertujuan mengenalkan lingkungan militer kepada generasi muda sejak dini.

Letnan Cke Bram Maeka, yang menerima kedatangan siswa dan pengasuh, memberikan penjelasan singkat mengenai keberadaan dan tugas Korem 132/Tadulako sebagai Satuan Teritorial di wilayah Sulawesi Tengah. Tujuan dari penjelasan ini adalah untuk memberikan pengalaman belajar yang menyenangkan bagi anak-anak.

Setelah pemaparan, para siswa menunjukkan kebolehannya melalui penampilan drumband di lapangan Makorem 132/Tadulako. Penampilan mereka berhasil memukau seluruh penonton dengan irama musik yang ceria dan penuh semangat. Aksi mereka mendapat apresiasi hangat dari para prajurit Korem 132/Tadulako dan pendamping yang hadir.

Kegiatan ini diharapkan dapat menanamkan nilai-nilai kedisiplinan, kebersamaan, dan cinta tanah air kepada anak-anak sejak dini. Selain menikmati penampilan drumband, para siswa juga diajak untuk lebih mengenal berbagai fasilitas yang ada di lingkungan Korem serta berinteraksi langsung dengan para prajurit.

Para siswa juga diberi penjelasan sederhana mengenai tugas dan peran TNI dalam menjaga keamanan dan kedaulatan negara. Kunjungan tersebut diakhiri dengan sesi foto bersama sebagai kenang-kenangan bagi para siswa TK Pertiwi.

Suasana penuh suka cita dan kebanggaan tampak di wajah para siswa dan pendamping yang mengikuti kegiatan ini. Kunjungan ini tidak hanya memberikan pengalaman berharga bagi anak-anak, tetapi juga mempererat hubungan antara TNI dan masyarakat, khususnya di lingkungan Korem 132/Tadulako.

(Penrem 132/Tadulako)(RN)