PALU-Curah hujan tinggi selama beberapa pekan yang melanda wilayah Sulawesi Tengah, khususnya Kabupaten Poso, diduga menjadi pemicu terjadinya longsor di ruas jalan Togulu – Tentena di STA 5+400, tepatnya di Desa Watuwau yang menjadi jalur utama Trans Sulawesi.

Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Sulteng Dedi Muradi yang dikonfirmasi terkait putusnya jalan tersebut mengatakan, pihaknya telah melakukan langkah antisipasi dengan menyiapkan pembangunan jembatan darurat.

“Telah terjadi bencana tanah longsor di ruas jalan Togulu – Tentena di STA 5+400 tepatnya di Desa Watuwau yang merupakan jalur utama Trans Sulawesi akibat hujan deras sejak sore hingga pagi hari yang mengakibatkan jalan terputus. Tim PPK 4.1 BPJN Sulteng telah berkoordinasi dengan Satlantas Polres Poso untuk mengalihkan arus lalu lintas ke jalan alternatif, yakni jalan desa sepanjang 400 meter,” kata Dadi Muradi, Kamis (23/1/2025)

Namun, kata Dadi Muradi, pengalihan arus lalu lintas ke jalan alternatif tersebut khusus untuk kendaraan kecil. “Sementara truk besar belum bisa, kami sudah turunkan tim ke lokasi dan menyiapkan jembatan Bally serta alat berat yang akan dikirim ke lokasi,” terangnya. (RN)

PALU-Plh. Inspektur Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Salim, Sos, M,Si menegaskan komitmennya untuk terus melakukan pengawasan dan menghimbau kepada Kepala Sekolah (SMA Negeri/SMK Negeri dan Swasta) agar mematuhi petunjuk penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku.

“Saya ingatkan dan sarankan dalam melaksanakan belanja wajib, penggunaan dana BOS harus berpedoman pada Permendiknas No. 63 Tahun 2022/2023. Permendagri No. 3 Tahun 2023 PMK. N0. 204 Tahun 2022.Saya tutup hati apabila kami temukan atau ketahuan menyalahgunakan dana BOS, kami akan menindak tegas sesuai ketentuan yang berlaku. Diantaranya akan meneruskan informasi yang kami peroleh ke Aparat Penegak Hukum (APH),” kata Plt Inspektorat Salim saat melakukan kunjungan ke sejumlah sekolah. Kamis (23/1/2025)

Menurut Salim, hingga saat ini dirinya bersama tim inspektorat Sulteng lainnya telah mendatangi beberapa kabupaten. Hal itu dilakukan untuk melihat langsung penggunaan Dana BOS.

“Sudah ke Poso, besok ke Tojo Una dan lusa ke Banggai. Ini dalam rangka monitoring pelaksanaan audit Dana BOS. Saya juga kumpulkan seluruh kepala sekolah, bendahara dan pengurus barang masing-masing kabupaten. Untuk saya bimbing dan arahkan terkait pengelolaan Dana BOS agar tidak terjadi kesalahan atau penyimpangan yang berujung pada korupsi,” terangnya.

Salim menjelaskan inti arahannya adalah untuk menghentikan penyalahgunaan BOS. Ia pun mengungkapkan saat ini baru tiga kabupaten yang dikunjungi.

“Untuk Poso 8 sekolah, Tojo Una 8 dan Banggai 12 sekolah. Untuk yang lainnya menyusul. Sampai saat ini proses audit masih berlangsung, mudah-mudahan tidak ada pelanggaran yang berat. Dan saya ingatkan agar berhati-hati,” tuturnya. (RN)

PALU,- Bagi para pendukung kepala daerah yang penasaran menanti kepastian pelantikan Kepala Daerah, Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, kini harus bersiap-siap. Pasalnya, Komisi II DPR RI bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang melibatkan KPU, Bawaslu, dan DKPP RI pada Rabu (22/1/2025), telah mencapai kesepakatan terkait pelantikan kepala daerah hasil Pilkada Serentak 2024 pada 6 Februari 2025. Namun, syaratnya, kepala daerah tersebut tak terlibat sengketa hasil pilkada di Mahkamah Konstitusi (MK).

Anggota Komisi II DPR RI Longki Djanggola menjelaskan, “Pelantikan gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota terpilih yang tidak sedang dalam sengketa di MK akan dilaksanakan pada 6 Februari 2025.” kata Longki Djanggola

Namun, mantan Gubernur Sulawesi Tengah itu mengatakan, bagi daerah yang masih memiliki sengketa hasil pemilu di MK, pelantikan akan dilakukan setelah ada putusan MK.

“Diperkirakan seluruh sengketa Pemilu Serentak 2024 akan selesai di MK paling lambat tanggal 15 Maret 2025.Pelantikan bagi daerah yang masih dalam proses sengketa akan dilaksanakan setelah ada putusan MK yang berkekuatan hukum tetap, sesuai ketentuan yang berlaku,” imbuh Longki Djanggola.

Sebagai informasi, rapat kerja ini bertujuan untuk memastikan pelantikan kepala daerah terpilih dapat berjalan lancar dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. (RN)

PALU – Seorang pria di Kota Palu berinisial MFA akhirnya berhasil ditangkap oleh petugas kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polresta Palu. Sebelumnya, ia kerap melakukan transaksi yang diduga warga sebagai pengedar serbuk putih berisi sabu. Alhasil, warga melaporkan pelaku ke polisi pada Jumat, 17 Januari 2025. Tak butuh waktu lama, tersangka berhasil ditangkap polisi di Jalan Malonda, Kelurahan Watusampu, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu.

Saat ditangkap, polisi menemukan barang bukti berupa 16 bungkus sabu dengan berat bruto 4,22 gram, satu sendok plastik bekas pipet, dan empat bungkus plastik klip kosong, serta satu tas kecil warna biru navy.

“Kami akan terus menindak tegas para pelaku tindak pidana narkotika. Mari bersama-sama menjaga Kota Palu dari bahaya narkoba yang merusak generasi muda,” kata Kapolres Palu, Kombes Pol. Deny Abrahams, Rabu, (22/1/2025)

Dari pengungkapan tersebut, Kapolres mengapresiasi informasi yang diberikan oleh masyarakat. Kemudian ia juga menegaskan komitmennya dalam memberantas peredaran narkotika dan mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mendukung upaya tersebut. Ia juga menghimbau kepada seluruh warga untuk terus berperan aktif dalam memerangi peredaran narkotika dengan melaporkan setiap kegiatan yang mencurigakan di lingkungan masing-masing.

“Kasus ini terungkap pada hari Rabu, 22 Januari 2025, sekitar pukul 11.00 WITA. Polisi juga telah melakukan tes urine terhadap para pelaku, serta memeriksa sejumlah saksi untuk memperkuat proses penyidikan. Saat ini, tersangka telah diamankan di Polres Palu untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.dan akan dijerat dengan Pasal 114 ayat (1) dan Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika.” terangnya. (RN)