Pemerintah Kabupaten Barru merekrut ribuan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu (PPPK-PW) yang kini telah menerima surat keputusan (SK) pengangkatan.

Berbeda dengan beberapa daerah lain seperti Palopo yang harus merumahkan tenaga honorer karena tidak seluruhnya terakomodasi dalam skema PPPK-PW, Pemerintah Kabupaten Barru memastikan seluruh tenaga honorer tetap diberdayakan dan dialihkan menjadi PPPK-PW hingga Desember 2025.

Pelaksana Tugas Kepala BKPSDM Barru, Muzakir Aliah, menegaskan bahwa tidak ada tenaga honorer maupun PPPK paruh waktu yang diberhentikan dalam kebijakan tersebut.

Jumlah PPPK-PW yang direkrut mencapai 2.286 orang, yang terdiri dari berbagai bidang, yakni tenaga teknis sebanyak 1.305 orang, tenaga kesehatan 496 orang, serta tenaga pendidik 485 orang.

Para pegawai tersebut diharapkan dapat memperkuat kinerja pelayanan publik di Kabupaten Barru. Selain itu, kebijakan ini juga menjadi bagian dari upaya penataan tenaga non-ASN agar lebih tertib dan profesional.

Menurut Muzakir, program PPPK-PW bertujuan untuk meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia non-ASN, memenuhi kebutuhan operasional pemerintahan, serta mendorong peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat.

Lebih lanjut, status kepegawaian ini juga menjadi bentuk apresiasi atas pengabdian para tenaga honorer yang telah lama bekerja, dengan memberikan kepastian status dalam kerangka ASN.

Mewakili Bupati Barru A. Ina Kartika Sari, SH, M.Si., Wakil Bupati Barru Dr. Ir. Abustan A. Bintang, M.Si., bersama Kapolres Barru Ananda Fauzi Harahap, S.IK., M.H., serta perwakilan Dandim 1405/Parepare melalui Danramil 1405-07/Tanete Rilau, mengikuti peresmian 166 Sekolah Rakyat di 34 provinsi secara virtual oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Kegiatan tersebut diikuti dari lokasi pembangunan Sekolah Rakyat Sulawesi Selatan 1 di Desa Lawallu, Kecamatan Soppeng Riaja, pada Senin (12/1/2026).

Peresmian secara nasional dipusatkan di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, yang ditandai dengan penekanan sirene oleh Presiden. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Sosial serta kementerian terkait, sekaligus menegaskan komitmen pemerintah untuk membangun hingga 500 Sekolah Rakyat sampai tahun 2029 sebagai bagian dari upaya mengurangi kemiskinan ekstrem melalui pendidikan.

Usai mengikuti kegiatan tersebut, Wakil Bupati Barru mengungkapkan rasa syukur dan apresiasinya atas hadirnya program Sekolah Rakyat di daerahnya. Ia menargetkan pembangunan dapat rampung sepenuhnya pada 14 Juli 2026, sehingga dapat segera dimanfaatkan oleh para pelajar di Barru.

Menurutnya, keberadaan Sekolah Rakyat menjadi peluang besar dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan indeks pembangunan manusia di daerah. Ia pun berharap proses pembangunan dapat berjalan sesuai jadwal agar kegiatan belajar mengajar bisa segera dimulai secara optimal.

Di sisi lain, pihak kontraktor dari PT Waskita–FYP KSO menyampaikan bahwa progres pembangunan terus berjalan sesuai rencana. Hingga kini, telah dilakukan ratusan titik pancang, sebagian fondasi bangunan telah selesai, serta pekerjaan pematangan lahan mencapai sekitar 70 hingga 80 persen.

Pemerintah Kabupaten Barru juga mengajak seluruh masyarakat untuk turut memberikan dukungan agar pembangunan Sekolah Rakyat dapat selesai tepat waktu, dengan kualitas yang baik dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Barru mengadakan rapat koordinasi untuk mematangkan persiapan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Tahun 2026 bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Kegiatan ini berlangsung di Ruang Rapat Pimpinan Lantai V Mal Pelayanan Publik (MPP) Kantor Bupati Barru pada Senin (26/1/2026).

Rapat dibuka oleh Penjabat Sekretaris Daerah Barru, Abubakar, S.Sos., M.Si., dan dihadiri oleh Wakil Bupati Barru, Ketua DPRD Barru, perwakilan TNI, Polri, Kejaksaan, dan Pengadilan Negeri, serta jajaran OPD, camat, dan panitia Pilkades tingkat kabupaten.

Dalam pengantarnya, Abubakar selaku Ketua Panitia Pilkades menyampaikan bahwa rapat ini menjadi langkah awal dari rangkaian panjang persiapan Pilkades 2026. Ia menekankan pentingnya memastikan setiap tahapan berjalan tertib, demokratis, dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Wakil Bupati Barru, Dr. Ir. Abustan A. Bintang, M.Si., dalam arahannya menegaskan bahwa pelaksanaan Pilkades harus mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 6 Tahun 2025 sebagai landasan hukum utama. Ia meminta seluruh tahapan, mulai dari pembentukan panitia hingga pemungutan suara, dilaksanakan secara disiplin dan menjunjung tinggi prinsip demokrasi.

Menurutnya, Pilkades 2026 akan digelar di 12 desa yang tersebar di enam kecamatan, dengan jadwal pemungutan suara direncanakan pada 25 Mei 2026. Dengan waktu persiapan yang relatif terbatas, seluruh pihak diminta bekerja secara maksimal.

Ia juga menyoroti pentingnya pembentukan panitia secara berjenjang dari tingkat kabupaten, kecamatan, hingga desa. Panitia di tingkat desa dinilai memiliki peran vital karena berhubungan langsung dengan masyarakat dan bertanggung jawab atas pelaksanaan teknis di lapangan.

Dalam rapat tersebut turut dibahas strategi efisiensi anggaran, mengingat kondisi keuangan daerah. Salah satu langkah yang direncanakan adalah penataan jumlah dan lokasi Tempat Pemungutan Suara (TPS) dengan mempertimbangkan faktor geografis, aksesibilitas, serta keamanan wilayah.

Wakil Bupati menegaskan bahwa efisiensi harus dilakukan secara cermat tanpa mengurangi kualitas penyelenggaraan Pilkades. Penataan TPS dan penguatan kinerja panitia diharapkan dapat dilakukan secara bijaksana dan bertanggung jawab.

Selain itu, ditegaskan pula bahwa Pilkades tidak dapat dilaksanakan dengan hanya satu calon sesuai regulasi terbaru. Oleh karena itu, desa yang berpotensi memiliki calon tunggal diminta segera mengambil langkah antisipatif agar pelaksanaan tidak tertunda.

Untuk proses pencalonan, setiap kandidat akan melalui tahapan seleksi meliputi pemeriksaan administrasi, tes tertulis, dan wawancara. Penilaian dilakukan secara objektif dengan sistem skor yang mempertimbangkan pendidikan dan pengalaman kerja.

Bagi calon yang berasal dari Aparatur Sipil Negara (ASN), diwajibkan memperoleh izin dari Bupati sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian serta memenuhi persyaratan administrasi lainnya. Ketentuan serupa juga berlaku bagi calon dari unsur TNI dan Polri.

Melalui rapat ini, Pemerintah Kabupaten Barru berharap seluruh pihak dapat bersinergi dalam mengawal Pilkades 2026 agar berjalan aman, tertib, dan demokratis, sekaligus menghasilkan kepala desa yang berintegritas serta mampu mendorong pembangunan desa.

Berbagai masukan dari peserta rapat akan menjadi bahan evaluasi dan tindak lanjut dalam rapat teknis berikutnya sesuai tahapan yang telah ditetapkan.

Kegiatan ditutup dengan penandatanganan berita acara kesepakatan bersama Forkopimda sebagai bentuk komitmen untuk menyukseskan Pilkades 2026 di Kabupaten Barru.

Pemerintah Kabupaten Barru melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, serta Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PMDPKBP3A) menggelar kegiatan sosialisasi Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) tingkat desa untuk tahun 2026.

Pilkades di Kabupaten Barru dijadwalkan berlangsung pada Mei 2026 dan akan diikuti oleh 12 desa. Sebagai bagian dari persiapan, sosialisasi dilaksanakan selama tiga hari, mulai 20 hingga 22 Januari 2026, dengan menjangkau enam kecamatan, yakni Barru, Tanete Rilau, Balusu, Mallusetasi, Tanete Riaja, dan Pujananting.

Pada hari pertama, Selasa (20/1/2026), kegiatan sosialisasi dilaksanakan di Kecamatan Barru yang mencakup Desa Tompo dan Siawung, kemudian di Kecamatan Tanete Rilau meliputi Desa Pancana dan Garessi, serta di Kecamatan Balusu untuk Desa Madello dan Binuang. Kegiatan berlangsung sejak pagi hingga sore sesuai jadwal masing-masing desa.

Selanjutnya, pada Rabu (21/1/2026), sosialisasi dilanjutkan di Kecamatan Mallusetasi tepatnya di Desa Manuba, Kecamatan Tanete Riaja di Desa Libureng, serta Kecamatan Pujananting di Desa Bacu-Bacu.

Pada hari terakhir, Kamis (22/1/2026), kegiatan serupa dilaksanakan di Desa Lempang yang berada di Kecamatan Tanete Riaja, serta di Desa Jangan-Jangan dan Bulo-Bulo di Kecamatan Pujananting.

Kepala Dinas PMD, PPKB, dan PPPA Kabupaten Barru, Herman Jaya, S.IP., M.M., menyampaikan bahwa kegiatan sosialisasi ini merupakan tahap penting dalam mendukung kelancaran Pilkades 2026. Ia menekankan perlunya keterlibatan aktif seluruh pihak agar pelaksanaan berjalan aman, tertib, dan berintegritas.

Menurutnya, sosialisasi bertujuan memberikan pemahaman yang komprehensif kepada pemerintah desa, panitia Pilkades, dan masyarakat mengenai tahapan, mekanisme, serta aturan yang berlaku, sehingga proses pemilihan dapat berlangsung secara demokratis dan sesuai ketentuan.

Herman Jaya juga menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Barru berkomitmen untuk terus mengawal seluruh proses Pilkades secara konsisten, agar pelaksanaannya mencerminkan prinsip kejujuran, keadilan, serta mampu melahirkan pemimpin desa yang sah dan dipercaya masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Barru menyelenggarakan rapat koordinasi dalam rangka persiapan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) tahun 2026 bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Kegiatan ini berlangsung di Ruang Rapat Pimpinan Lantai V MPP Kantor Bupati Barru pada Senin (26/1/2026). Rapat dibuka oleh Pj Sekda Barru, Abubakar, S.Sos., M.Si., dan turut dihadiri oleh Wakil Bupati Barru, Ketua DPRD Barru, unsur Forkopimda, pimpinan OPD, para camat, serta panitia Pilkades tingkat kabupaten.

Dalam sambutannya, Pj Sekda yang juga bertindak sebagai Ketua Panitia Pilkades menegaskan bahwa rapat koordinasi ini menjadi langkah awal dari rangkaian persiapan panjang Pilkades 2026, dengan tujuan memastikan seluruh tahapan berjalan secara tertib, demokratis, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Wakil Bupati Barru, Dr. Ir. Abustan A. Bintang, M.Si., menambahkan bahwa pelaksanaan Pilkades 2026 harus mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 6 Tahun 2025. Ia menjelaskan bahwa pemilihan akan digelar di 12 desa yang tersebar di 6 kecamatan, dengan jadwal pemungutan suara direncanakan pada 25 Mei 2026. Oleh karena itu, seluruh pihak diminta memaksimalkan waktu yang tersedia untuk melakukan persiapan secara optimal.

Dalam rapat tersebut juga dibahas sejumlah hal penting, antara lain pembentukan panitia secara berjenjang, upaya efisiensi anggaran melalui penataan tempat pemungutan suara (TPS), larangan adanya calon tunggal, serta mekanisme seleksi calon kepala desa. Kegiatan diakhiri dengan penandatanganan berita acara kesepakatan oleh Forkopimda sebagai bentuk komitmen bersama untuk mewujudkan Pilkades 2026 yang aman, tertib, dan demokratis.

Pemerintah Kabupaten Barru mengikuti rapat daring terkait rencana implementasi perdagangan karbon yang berlangsung di Ruang Basic Kantor Bupati Barru pada Jumat (23/01/2026). Kegiatan ini menjadi tahap awal dalam menyiapkan pengelolaan potensi karbon daerah secara lebih terencana dan berkelanjutan.

Penjabat Sekretaris Daerah Barru, Abubakar, S.Sos., M.Si., mengungkapkan bahwa wilayah Barru memiliki sekitar 67.000 hektare kawasan hutan yang dinilai sangat potensial untuk dikembangkan dalam skema Nilai Ekonomi Karbon (NEK). Ia menambahkan bahwa pemerintah daerah telah menjalin komunikasi awal dengan calon mitra, namun masih memerlukan kejelasan regulasi serta arahan resmi dari Kementerian Lingkungan Hidup terkait kewenangan daerah dan peluang kerja sama dalam perdagangan karbon.

Sementara itu, Direktorat Tata Kelola Penerapan NEK Kementerian Lingkungan Hidup menjelaskan bahwa perdagangan karbon dapat menjadi sumber pendanaan alternatif bagi daerah. Meski demikian, pelaksanaannya harus mengikuti regulasi nasional sesuai Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025. Pemerintah daerah tidak diperkenankan melakukan transaksi karbon secara langsung, melainkan melalui badan usaha berbadan hukum seperti BUMD, termasuk melalui skema khusus di sektor kehutanan seperti Result Based Payment (RBP).

Pertemuan daring ini juga diikuti oleh perwakilan Kementerian Lingkungan Hidup serta jajaran perangkat daerah Kabupaten Barru sebagai bentuk komitmen bersama dalam mengelola potensi lingkungan secara bertanggung jawab, sesuai aturan, dan memberikan nilai ekonomi bagi daerah.

Barru — Bupati Barru Andi Ina Kartika Sari, S.H., M.Si., menerima kunjungan mantan Panglima TNI Marsekal TNI (Purn) Hadi Tjahjanto di Rumah Jabatan Bupati Barru, Rabu (28/1/2026).

Pertemuan tersebut berlangsung dalam suasana penuh keakraban dan kekeluargaan, sekaligus menjadi ruang diskusi terkait peluang kerja sama untuk pengembangan potensi daerah Kabupaten Barru.

Dalam kesempatan itu, Bupati Barru didampingi Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Kapolres Barru, Danpos AL, serta sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Bupati menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih atas kunjungan silaturahmi mantan Panglima TNI tersebut.

Pada pertemuan tersebut, Bupati Barru memperkenalkan sejumlah potensi unggulan daerah, mulai dari sektor pertanian, pariwisata, hingga keberadaan Pelabuhan Garongkong yang dinilai strategis dalam mendukung konektivitas kawasan.

“Selain memiliki potensi pertanian dan pariwisata, Barru juga didukung Pelabuhan Garongkong yang menjadi salah satu akses penting menuju Ibu Kota Nusantara dari wilayah timur Indonesia,” ujar Bupati.

Menurutnya, keberadaan pelabuhan tersebut menjadi nilai strategis dalam mendukung distribusi logistik, investasi, dan pengembangan ekonomi daerah seiring percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Sementara itu, Hadi Tjahjanto mengaku terkesan dengan sambutan yang diberikan Pemerintah Kabupaten Barru. Ia menilai kekompakan antara unsur pimpinan daerah terlihat jelas dalam penyambutan tersebut.

“Saya disambut langsung oleh Bupati bersama Wakil Bupati, Sekda, dan Forkopimda. Sepertinya aura panglima saya masih terasa,” ucap Hadi sambil berseloroh yang disambut tawa hangat para hadirin.

Dalam kesempatan itu, Hadi Tjahjanto juga mengapresiasi soliditas Forkopimda Barru yang menurutnya menjadi modal penting dalam menjaga stabilitas daerah dan mendukung percepatan pembangunan.

Ia turut memuji langkah Kapolres Barru AKBP Ananda Fauzi Harahap, S.I.K., M.H., yang aktif mempromosikan destinasi wisata Barru melalui media sosial. Menurutnya, pengalaman Kapolres saat bertugas di Jakarta mampu diterapkan dengan baik di Barru, terutama dalam memanfaatkan platform digital untuk memperkenalkan potensi wisata daerah.

Selain membahas sektor pariwisata, pertemuan tersebut juga menyinggung peluang kerja sama di bidang pertanian, khususnya terkait pemanfaatan limbah kotoran ayam pedaging sebagai bahan pupuk organik.

Hadi Tjahjanto menyampaikan bahwa berdasarkan hasil penelitian dari ahli Jepang, kotoran ayam petelur dinilai memiliki kualitas yang lebih baik untuk pengolahan pupuk tanaman dibanding jenis lainnya.

Wakil Bupati Barru Dr. Ir. Abustan A. Bintang, M.Si., yang juga merupakan alumni Institut Pertanian Bogor (IPB), menyambut antusias peluang kerja sama tersebut dan mendukung pengembangan inovasi di sektor pertanian.

Sebagai tindak lanjut, Hadi Tjahjanto bahkan mengundang Wakil Bupati Barru ke Jakarta untuk bertemu langsung dengan ahli pengolahan pupuk sebagai langkah awal penjajakan kerja sama teknis.

Menanggapi hal itu, Bupati Barru menegaskan kesiapan pemerintah daerah dalam menindaklanjuti setiap peluang kolaborasi yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.

“Pemerintah Kabupaten Barru siap membuka ruang kerja sama yang mampu mendukung pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.

Melalui hubungan pertemanan yang telah terjalin sejak lama, Hadi Tjahjanto juga menyatakan komitmennya untuk membantu mendukung visi pembangunan Kabupaten Barru, termasuk membuka akses investor dan menghadirkan tenaga konsultan guna mendorong pengelolaan potensi daerah secara profesional dan berkelanjutan.

Pertemuan yang berlangsung santai dan diselingi obrolan ringan tersebut diharapkan menjadi awal terbentuknya kerja sama konkret di sektor pariwisata dan pertanian demi mendukung kemajuan Kabupaten Barru di masa mendatang.

Diketahui, pertemuan itu juga menjadi ajang nostalgia antara Andi Ina Kartika Sari dan Hadi Tjahjanto yang sebelumnya kerap bertemu saat Andi Ina menjabat Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dan Hadi Tjahjanto menjabat Panglima TNI dalam berbagai agenda di tingkat provinsi maupun nasional.