Memasuki tahun pertama masa jabatan Bupati Barru Andi Ina Kartika Sari, sejumlah capaian dan tantangan mulai terlihat dalam dinamika pemerintahan daerah.
Konsultan sekaligus peneliti, Muh Asratillah, menilai periode awal kepemimpinan tersebut menunjukkan proses konsolidasi yang cukup stabil, terutama melalui narasi percepatan pembangunan yang selaras dengan agenda pemerintah pusat.
“Dalam satu tahun ini, terlihat adanya fase konsolidasi awal yang relatif stabil, dengan penekanan pada percepatan pembangunan dan sinkronisasi kebijakan,” ujarnya dalam sebuah diskusi di Makassar, Selasa (17/2/2026).
Ia menjelaskan, berbagai aktivitas yang muncul di ruang publik, mulai dari rapat koordinasi hingga paparan capaian sektor strategis, mencerminkan upaya pemerintah daerah membangun legitimasi berbasis kinerja. Selain itu, Pemkab Barru juga dinilai aktif memposisikan diri sebagai mitra kebijakan pemerintah pusat dan provinsi.
Menurutnya, sektor pertanian menjadi salah satu penopang utama dalam membangun kepercayaan publik. Peningkatan produksi yang diklaim mencapai sekitar 19,20 persen dinilai sebagai indikator nyata yang langsung dirasakan masyarakat, khususnya di daerah dengan karakter agraris seperti Barru.
“Keberhasilan di sektor pertanian bukan hanya berdampak ekonomi, tetapi juga memiliki nilai politik karena mudah dipahami oleh masyarakat,” jelasnya.
Ia menilai capaian tersebut dapat dikategorikan sebagai strategi “quick win” yang efektif dalam memperkuat citra kinerja pemerintah di awal masa jabatan.
Selain itu, langkah penataan birokrasi melalui pelantikan ratusan pejabat juga dipandang sebagai bagian dari konsolidasi internal. Penataan ini tidak sekadar rotasi jabatan, tetapi bertujuan memastikan arah kebijakan pembangunan berjalan seiring dengan kinerja aparatur, termasuk dalam peningkatan kualitas pelayanan publik.
Meski demikian, Asratillah mengingatkan bahwa capaian tersebut tetap diiringi berbagai tantangan. Beberapa isu, seperti pelayanan kesehatan dan capaian Universal Health Coverage (UHC), menunjukkan bahwa pembangunan tidak selalu berjalan seiring dengan persepsi kesejahteraan masyarakat.
Ia menekankan pentingnya keseimbangan antara penyampaian keberhasilan program dan respons terhadap kritik publik agar legitimasi pemerintah tetap terjaga.
Secara umum, ia melihat tahun pertama kepemimpinan Andi Ina sebagai fase stabilisasi arah kebijakan sekaligus penguatan fondasi pemerintahan. Tantangan selanjutnya adalah memastikan percepatan pembangunan mampu menghasilkan perubahan yang lebih mendasar dan berkelanjutan.
“Barru tidak hanya perlu bergerak cepat, tetapi juga harus memastikan arah pembangunan memberi dampak inklusif bagi masyarakat,” ujarnya.
Sementara itu, Bupati Barru Andi Ina Kartika Sari menegaskan bahwa sektor infrastruktur menjadi salah satu prioritas utama dalam pemerintahannya. Ia menyebut pembangunan infrastruktur merupakan bagian dari komitmen politik yang telah disampaikan sejak masa kampanye.
Namun, ia mengakui bahwa realisasi pembangunan tidak lepas dari pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten. Hal ini menuntut adanya komunikasi serta koordinasi lintas sektor dan lintas pemerintahan.
Salah satu capaian yang disorot adalah keberhasilan memperoleh anggaran Inpres Jalan Daerah (IJD) dari pemerintah pusat senilai sekitar Rp50 miliar pada 2025, termasuk tambahan anggaran untuk penanganan ruas tertentu.
Menurutnya, keberhasilan tersebut tidak terlepas dari upaya membangun jejaring dan komunikasi yang luas dalam mendorong percepatan pembangunan daerah.
Ia pun menegaskan bahwa memimpin daerah membutuhkan strategi, kolaborasi, serta dukungan jaringan yang kuat agar berbagai program pembangunan dapat terealisasi secara optimal.
