Pemerintah Kabupaten Barru menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026 berada di kisaran Rp769 miliar. Hal ini disampaikan Bupati Barru, Andi Ina Kartika Sari, saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) untuk penyusunan RKPD Tahun 2027.
Dalam pemaparannya, Bupati mengungkapkan bahwa sekitar Rp133 miliar dari anggaran tersebut harus dikembalikan ke pemerintah pusat akibat kebijakan penyesuaian fiskal. Kondisi ini, menurutnya, menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah dalam menentukan prioritas pembangunan secara lebih selektif dan terukur.
Ia menegaskan pentingnya perencanaan yang adaptif serta sinergi lintas sektor untuk memastikan program pembangunan tetap berjalan optimal meski dengan keterbatasan anggaran.
“Tidak semua usulan bisa kita realisasikan. Karena itu, kita harus fokus pada program yang benar-benar prioritas, sambil terus mengupayakan dukungan dari pemerintah provinsi dan pusat,” ujarnya.
Meski demikian, Bupati menyebut Kabupaten Barru juga mendapat tambahan dukungan anggaran dari pemerintah pusat sekitar Rp400 miliar pada tahun sebelumnya, yang membantu pelaksanaan sejumlah program strategis, terutama di sektor infrastruktur.
Pembangunan jalan, lanjutnya, menjadi fokus utama pemerintah daerah. Dari total panjang jalan kabupaten sekitar 600 kilometer, tingkat kemantapan saat ini baru mencapai sekitar 30 persen.
“Kami ingin memastikan setiap pembangunan jalan memiliki kualitas yang baik dan tahan lama. Ini penting agar anggaran yang digunakan benar-benar efektif,” tegasnya.
Ia juga mengajak masyarakat untuk turut mengawasi pelaksanaan pembangunan agar hasilnya dapat dirasakan dalam jangka panjang.
Selain itu, Bupati berharap adanya dukungan dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk pembangunan sejumlah ruas jalan strategis yang menjadi kewenangan provinsi, seperti jalur Buludua–Soppeng, Takalasi–Baenange–Lawo, serta Nepo–Lejja.
Menurutnya, Musrenbang menjadi forum penting dalam menyatukan aspirasi berbagai pihak, mulai dari pemerintah, legislatif, hingga masyarakat, guna menyusun arah pembangunan yang tepat sasaran dan berkelanjutan.
“Pembangunan ini adalah tanggung jawab bersama. Mari kita bersinergi untuk memberikan yang terbaik bagi daerah,” pungkasnya.
Sementara itu, perwakilan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menekankan pentingnya penyusunan RKPD yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan, serta selaras dengan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan provinsi.
Dalam rangkaian kegiatan tersebut, Pemerintah Kabupaten Barru juga memberikan penghargaan kepada kecamatan, kelurahan, dan desa terbaik dalam pelaksanaan Musrenbang Tahun 2026, serta apresiasi kepada sejumlah inovator perangkat daerah atas kontribusinya dalam meningkatkan indeks inovasi daerah.
Selain itu, penghargaan purna bakti juga diberikan kepada dr. Amis Arifai atas dedikasinya selama menjabat sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Barru.
Kegiatan ditutup dengan penandatanganan berita acara hasil Musrenbang sebagai bentuk komitmen bersama dalam mengawal pembangunan daerah yang partisipatif, efektif, dan berkelanjutan.
 Tahun 2026 berada di kisaran Rp769 miliar. Hal ini){kind=link}