Pemerintah Kabupaten Barru terus memperkuat koordinasi lintas sektor guna memastikan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak 2026 berlangsung aman, tertib, dan demokratis di 12 desa wilayah Kabupaten Barru.
Hal tersebut disampaikan saat Bupati Barru, Andi Ina Kartika Sari, menerima audiensi Tim Subdit Politik Dit Intelkam Polda Sulawesi Selatan di Rumah Jabatan Bupati Barru, Kamis (9/4/2026).
Tim yang dipimpin AKP Tumiar Butar Butar tersebut hadir dalam rangka melakukan koordinasi sekaligus pemantauan awal terhadap kesiapan pelaksanaan Pilkades serentak di Barru. Selain itu, kegiatan tersebut juga bertujuan mendeteksi dini potensi kerawanan yang dapat mengganggu stabilitas keamanan selama tahapan Pilkades berlangsung.
Menanggapi hal itu, Bupati Barru menyambut baik dukungan dan sinergi dari jajaran kepolisian dalam menjaga situasi tetap kondusif selama proses demokrasi desa berlangsung.
Menurut Andi Ina, tantangan terbesar dalam Pilkades bukan hanya kesiapan para calon kepala desa, melainkan kesiapan masyarakat dan para pendukung dalam menerima hasil pemilihan secara dewasa.
“Calon pada dasarnya siap menang dan siap kalah. Yang sering menjadi persoalan justru para pendukung yang belum siap menerima hasil. Ini yang perlu terus diedukasi,” ujarnya.
Karena itu, Pemkab Barru mendorong penguatan sosialisasi hingga ke tingkat masyarakat bawah dengan melibatkan tokoh agama, imam masjid, dan tokoh masyarakat untuk memberikan edukasi tentang pentingnya menjaga persatuan dan menghormati proses demokrasi.
“Sosialisasi harus diperluas. Libatkan tokoh masyarakat dan imam masjid agar warga memahami bahwa Pilkades adalah bagian dari demokrasi yang harus diterima dengan lapang dada,” tambahnya.
Berdasarkan hasil pemetaan bersama aparat keamanan, terdapat empat desa yang dinilai memiliki potensi kerawanan. Kondisi tersebut menjadi perhatian serius pemerintah daerah bersama Polres Barru dan dukungan Polda Sulsel.
Meski demikian, Bupati optimistis seluruh tahapan Pilkades dapat berjalan lancar karena langkah-langkah antisipasi telah disiapkan sejak awal.
Salah satu strategi yang diterapkan yakni seleksi bakal calon kepala desa melalui tes tertulis dan wawancara, khususnya bagi desa yang memiliki lebih dari lima bakal calon. Proses seleksi tersebut melibatkan pihak ketiga untuk menjaga objektivitas dan kualitas calon kepala desa.
“Ini bukan sekadar formalitas. Kita ingin kepala desa yang terpilih benar-benar memiliki kapasitas dan kompetensi karena mereka adalah ujung tombak pelayanan masyarakat,” jelasnya.
Hasil tes tersebut juga nantinya dapat dijadikan acuan apabila terjadi suara imbang dalam pemilihan, sehingga potensi konflik dapat diminimalkan tanpa perlu menggelar pemungutan suara ulang.
Dalam audiensi itu juga dibahas sejumlah dinamika sosial di lapangan, termasuk adanya calon yang berasal dari satu rumpun keluarga hingga potensi calon tunggal di beberapa desa.
Pemerintah daerah mengingatkan agar seluruh pihak tidak memanfaatkan situasi tersebut untuk kepentingan yang berpotensi memicu konflik sosial di tengah masyarakat.
“Kita tidak ingin Pilkades justru merusak hubungan kekeluargaan dan stabilitas desa. Masyarakat jangan sampai menjadi korban,” tegas Andi Ina.
Pilkades serentak di Kabupaten Barru dijadwalkan berlangsung pada 25 Mei 2026. Pemerintah berharap seluruh proses berjalan aman, damai, dan mampu melahirkan kepala desa yang berkualitas serta diterima seluruh masyarakat.
 serentak){kind=link}