Jumat, Agustus 6, 2021

Bupati Barru Serahkan Dua Ranperda ke DPRD

Barru, FAJARPENDIDIKAN.co.id– Bupati Barru Suardi Saleh menyerahkan dua buah Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) kepada DPRD Barru dalam rapat paripurna yang berlangsung di gedung DPRD Barru, Senin 21/6/2021.

Kedua Ranperda yang diserahkan Bupati dan diterima Ketua DPRD Barru Lukman T, masing masing Ranperda tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Perseoran Daerah Samudera Nusantara dan Ranperda tentang Perubahan atas Perda Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Bupati dalam sambutannya menguraikan, Penyertaan Modal pada PT. Samudra Nusantara Barru (Perseroda) telah ditetapkan modal dasar sebesar Rp.119 Milyar lebih dan menjadi kewajiban Pemerintah Daerah atau kepemilikan saham pada Perseroda tersebut sebesar 60 % atau Rp.71,4 Milyar lebih yang akan disertakan secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan perkembangan usaha dan sisanya 40 % untuk pihak lain.

Baca Juga :   Bulukumba Raih Penghargaan Sebagai Kabupaten Layak Anak Madya

“Untuk modal dasar yang telah disetor sebesar 25 % Rp. 29.7 Milyar lebih dari modal dasar dan modal yang disertakan PT. Samudra Nusantara Barru merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan”, jelas Bupati.

Bupati juga menjelaskan bahwa, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dimana Pemerintah Kabupaten Barru dalam menangani urusan-urusan pemerintahan telah membentuk 29 Organisasi Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016.

Namun demikian, sejak dundangkannya Peraturan Daerah tersebut ternyata terdapat kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Pemerintah yang mempengaruhi keberadaan Peraturan Daerah tersebut untuk dilakukan penyesuaian.

Lebih lanjut dikatakan, berdasarkan kebijakan tersebut, dan juga memperhatikan asas efektifitas dan efisiensi yang sesuai amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Barru yang terbentuk saat ini akan mengalami perubahan dengan adanya perampingan dan pemekaran organisasi perangkat daerah.

Baca Juga :   IPPM Pangkep Sepakat Melanjutkan Perbub Nomor 14 Tentang Beasiswa

“Beberapa perangkat daerah lainnya hanya dilakukan penyesuaian struktur organisasi terhadap peraturan perundang-undangan terbaru, sehingga jumlahnya akan menjadi 26 organisasi perangkat daerah”, imbuhnya.

Pada Rapat Paripurna tersebut, enam Fraksi menyampaikan Pemandangan Umum masing masing, Fraksi PDIP diwakili Syamsu Rijal. Fraksi Gabungan Umat diwakili Hj. Hamsiati. Fraksi Gerindra diwakili Muh. Alifandy Aska. Fraksi PKB diwakili Sry Wulandari. Fraksi Nasdem diwakili H. Mursalim Abdullah dan Fraksi Golkar diwakili Rusdi Cara.

Hadir dalam acara tersebut, Sekda Barru Abutan AB. Kepala Dinas PKAD Abu Bakar, Kepala Inspertorat, Abd. Rahim, Kabag Hukum Setda Barru Hj. Naidah.(*)

.

Walikota Makassar Zikir dan Doa Kebangsaan 76 Tahun Indonesia Merdeka

Makassar, FAJARPENDIDIKAN.co.id- Walikota Makassar Moh. Ramdhan "Danny" Pomanto bersama Wakilnya Hj. Fatmawati Rusdi mengikuti Zikir dan Doa Kebangsaan 76 tahun Indonesia merdeka secara virtual...

KPPN Gelontorkan TKDD Rp372,88 Miliar

Bone, FAJARPENDIDIKAN.co.id- KPPN Watampone sampai dengan bulan Juli 2021 telah menyalurkan dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) yang bersumber dari APBN sebesar...

Selain Gaungkan Tagar Bangga Melayani, Ini Upaya Wujudkan ASN Berahklak di Bone

Bone, FAJARPENDIKAN.co.id- KPPN Watampone kembali menggelar kegiatan briefing bertempat di Ruang Pelayanan (FO) dengan tetap mematuhi protokol kesehatan, yang diikuti oleh seluruh pegawai dan...

Pastikan Proyek Tepat Mutu dan Waktu, KPPN Lakukan Ini

Bone, FAJARPENDIDIKAN.co.id-  KPPN Watampone Kembali menggelar rapat evaluasi pekerjaan konstruksi rehab rumah dinas dan pagar yang terletak di Jalan Cokroaminoto dan Jalan Makmur Watampone...

Wali Kota Makassar Ingatkan Pentingnya Berbagi Informasi Kesehatan dan Waspada Penyebaran Covid 19

Makassar, FAJARPENDIDIKAN.co.id- Kondisi dewasa ini yang masih bergelut dengan penyebaran virus covid-19 menjadi ketakutan semua pihak. Olehnya itu Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto...

Wujudkan Makassar Kota Santri, Danny Pomanto Harap Penguatan Pendidikan Al Qur’an

Makassar, FAJARPENDIDIKAN.co.id- Wali Kota Makassar Moh Ramdhan “Danny” Pomanto berharap Kota Makassar dapat menjadi Kota santri dimana penduduknya memiliki kemampuan dan kemahiran dalam membaca...

.

.

.

Ini kekeliruan dunia pendidikan kita, yang menganggap mata pelajaran sains lebih penting, dan mendiskriminasi budi pekerti. Akibatnya banyak anak cerdas yang justru terjerumus dalam narkoba, seks bebas, tawuran, dan korupsi ketika dewasa.”

Seto Mulyadi

Pemerhati Anak

.

Wali Kota Makassar Ingatkan Pentingnya Berbagi Informasi Kesehatan dan Waspada Penyebaran Covid 19

Makassar, FAJARPENDIDIKAN.co.id- Kondisi dewasa ini yang masih bergelut dengan penyebaran virus covid-19 menjadi ketakutan semua pihak. Olehnya itu Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto...

UIM Gelar Teknik Expo 2021, Wali Kota Makassar Turut Hadir dan Harapkan Tetap Lestarikan Budaya

Makassar, FAJARPENDIDIKAN.co.id- Wali Kota Makassar Moh Ramdhan “Danny” Pomanto menyempatkan hadir dalam kegiatan teknik expo 2021 yang di adakan oleh Fakultas Teknik Universitas Islam...

UNM Buka Penerimaan Mahasiswa Jalur RPL Bagi Masyarakat Putus Kuliah

Makassar, FAJARPENDIDIKAN.co.id - Universitas Negeri Makassar (UNM) membuka penerimaan mahasiswa Program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL). Program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) yang digagas Kemendikbud Ristek...

Kampus Berkelas Dunia, ITB Resmi Luncurkan Program International Virtual Course (IVC)

Bandung, FAJARPENDIDIKAN.co.id- Institut Teknologi Bandung(ITB) resmi meluncurkan program International Virtual Course (IVC) tahun 2021. Program ini merupakan implementasi dari Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Program...

PPKM Level 4 Diperpanjang, Bansos Harus Meningkat

FAJARPENDIDIKAN.co.id- Anggota Komisi X DPR Netty Prasetiyani memahami perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 4 adalah pilihan sulit yang harus diambil pemerintah. Dari aspek...

.