Di Tangan Suardi Saleh, Ke- Empatkalinya Barru Raih WTP

Barru, FAJARPENDIDIKAN.co.id – Untuk ke-Enam kalinya, Kabupaten Barru meraih predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI), Ditangan Bupati Barru Ir. H. Suardi Saleh M,Si, Barru kembali raih ke-Empat kalinya opini predikat WTP dari BPK RI.

Raihan predikat opini WTP tahun 2019 tersebut diketahui saat perwakilan BPK menyerahkan secara langsung WTP ke-Enam kalinya kepada Bupati Barru Suardi Saleh di ruang Barru Smart Information Center (Basic) Kantor Bupati Barru, Jalan Sultan Hasanuddin, Coppo Barru, Kabupaten Barru, Jumat 29 Mei 2020.

Sekedar untuk diketahui bahwa,predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK didapatkan sejak tahun 2013. Lalu 2014, 2016, 2017, 2018, dan tahun 2019. Khusus 2015, pernah turun ke opini tidak wajar. Dan kali ini, sesuai hasil pemeriksaan dan audit yang dilakukan BPK untuk laporan keuangan 2019, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Barru di bawah kepemimpinan Suardi Saleh dinilai transparan dan akuntabel mengelola keuangan.

Terasa istimewa, karena predikat ini merupakan yang ke-Empat kalinya semenjak Suardi Saleh mengendalikan Kabupaten Barru mulai 2016-2020, baik sebagai pelaksana bupati maupun ketika sah menjadi bupati defenitif. Kemudian dilanjutkan pengarahan dan apresiasi dari pimpinan BPK melalui video conference.

Pada penyampaiannya, Bupati Barru Suardi Saleh mengaku bersyukur atas opini WTP yang kembali didapatkan Barru. Menurutnya, capaian ini tak lepas komitmen dan dukungan semua pihak untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, akuntabel dan transparan.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada setiap pihak atas upaya kerjasama dan kerja kerasnya, sehingga kita tetap mempertahankan Opini WTP empat tahun berturut-turut,” kata Suardi Saleh yang usai mengikuti video conference langsung menyampaikan ke Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daetah Barru.

Suardi Saleh yang didampingi Wakil Bupati Nasruddin AM, Ketua DPRD Lukman T, Sekda Barru Abustan, dan Kepala BPKAD, serta beberapa pimpinan OPD, meminta jajarannya agar predikat ini bisa dijadikan pelecut untuk terus memberikan yang terbaik kepada daerah dan rakyat.

“Terhadap temuan, arahan dan catatan dari BPK, saya minta seluruh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk terus konsisten dalam upaya meningkatkan akuntabilitas dan terhadap hal-hal yang sudah baik selama ini. Saya berharap ini dapat dipertahankan dan ditingkatkan, sehingga kinerja pemerintah daerah semakin baik dan professional,” pungkasnya.

Reporter : Abd Latif Ahmad