Monday, October 26, 2020

Kemenag Terbitkan KMA Keringanan UKT Mahasiswa PTKN

Jakarta, FAJARPENDIDIKAN.co.id – Kementerian Agama menerbitkan Keputusan Menteri Agama (KMA) tentang Keringanan Uang Kuliah Tunggal (UKT) Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (PTKN) atas Dampak Bencana Wabah Covid-19.

KMA ini ditandatangani oleh Menteri Agama, tertanggal 12 Juni 2020.

Plt Dirjen Pendidikan Islam Kamaruddin Amin mengatakan, terbitnya KMA ini sebagai respon atas dampak yang dialami mahasiswa PTKN akibat pandemi Covid-19.

Dampak itu berupa melambatnya pertumbuhan ekonomi nasional yang telah mengakibatkan penurunan kemampuan ekonomi mahasiswa, orang tua mahasiswa, atau pihak lain yang membiayai.

Hal itu berpotensi menghambat kelancaran pembayaran UKT pada PTKN.

“KMA ini juga terbit untuk meringankan beban mahasiswa, orang tua mahasiswa, atau pihak lain yang membiayai dan untuk memastikan kelancaran pembayaran UKT,” jelas Kamaruddin Amin di Jakarta, Senin (15/06).

“Dengan begitu, keringanan ini diharapkan dapat meminimalisir angka putus kuliah mahasiswa pada PTKN,” sambungnya.

Menurut Kamaruddin, ada tiga skema keringanan yang pembayaran UKT yang diberikan kepada mahasiswa PTKN, yaitu: pengurangan UKT, perpanjangan waktu pembayaran UKT, atau angsuran UKT bagi mahasiswa pada PTKN yang menerapkan pola keuangan Badan Layanan Umum (BLU).

Keringanan tersebut, kata Kamaruddin,  dapat diberikan apabila mahasiswa dapat menunjukan kelengkapan bukti/keterangan yang sah terkait status orang tua/wali.

Status dimaksud misalnya, orang tua meninggal dunia, mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK), mengalami kerugian usaha atau dinyatakan pailit, mengalami penutupan tempat usaha, serta menurun pendapatannya secara signifikan.

“Permohonan Keringanan UKT dilaksanakan dengan sistem dalam jaringan (daring) atau luar jaringan (luring). Penetapan keringanan UKT berlaku untuk semester gasal Tahun Akademik 2020-2021, dan akan dilakukan evaluasi dan pemantauan sesuai dengan kebutuhan,” jelasnya.

KMA ini juga memberikan mandat kepada Rektor/Ketua PTKN untuk menetapkan mekanisme pelaksanaan keringanan UKT.

Rektor/Ketua PTKN juga dapat bermitra atau bekerjasama dengan pihak ketiga untuk membantu pembiayaan UKT mahasiswa.

“Rektor/Ketua PTKN harus melaporkan pelaksanaan keringanan UKT kepada Direktur Jenderal paling lambat pada akhir semester berjalan,” tandasnya. (*)

Sumber: kemenag.go.id

- Advertisement -

Ini kekeliruan dunia pendidikan kita, yang menganggap mata pelajaran sains lebih penting, dan mendiskriminasi budi pekerti. Akibatnya banyak anak cerdas yang justru terjerumus dalam narkoba, seks bebas, tawuran, dan korupsi ketika dewasa.”

Seto Mulyadi

Pemerhati Anak

TERKINI

Unibos Kukuhkan 537 Wisudawan, Orang Tua Saksikan Secara Daring

Makassar, FAJARPENDIDIKAN.co.id - Rektor Universitas Bosowa (Unibos) hari ini kukuhkan 537 Wisudawan yang dilakukan secara offline bagi para wisudawan dan online untuk...

Nelayan Terima Mesin Konversi BBM ke BBG

Pangkep, FAJARPENDIDIKAN.co.id-Nelayan tangkap mendapatkan bantuan konverter dari mesin BBM ke bahan bakar gas (BBG). Ini merupakan bantuan Kementerian ESDM bekerjasama Komisi VII...

Kunjungan Kerja, Bupati Pangkep Resmikan SPBU

Pangkep, FAJARPENDIDIKAN.co.id-Bupati Pangkep, Syamsuddin Hamid, meresmikan secara langsung SPBU satu harga di Pulau Kalu - Kalukuang, Kecamatan Liukang Kalmas, Rabu (21/10).

Sehari Jelang Sertijab, Kadiskes Lantamal VI Makassar Berpamitan

Makassar, FAJARPENDIDIKAN.co.id - Sehari jelang Serah Terima Jabatan (Sertijab), Kepala Dinas Kesehatan (Kadiskes) Pangkalan Utama TNI AL VI (Lantamal VI) Letkol Laut...

Vicon Bersama Tim Penilai Nasional Kemenpan RB, Lantamal VI Paparkan Evaluasi Perkembangan Pembangunan Zona Integritas

Makassar, FAJARPENDIDIKAN.co.id - Zona Integritas (ZI) Reformasi Birokrasi (RB) yang sedang dilaksanakan oleh Pangkalan Utama TNI AL VI (Lantamal VI) untuk menuju...

REKOMENDASI