Kunci Jawaban Soal Ujian Sekolah Kelas 12 PKN Kurikulum 2013

32. Cara belanja dewasa ini mengalami perubahan dahulu jika belaja pembeli temukan dengan penjual sekarang pembeli berbelanja cukup dengan memilih barang-barang melalui telepon seluler pembayaran dilakukan dengan mentransfer melalui aplikasi dan barang belanjaan akan dikirim belajaan ke luar negeri dapat dilakukan dengan mudah dan indonesia merupakan tujuan penjualan barang barang dari luar negeri menyikapi hal ini sebagai generasi penerus bangsa sebaiknya …
A. Mengikuti gaya hidup bebas
B. Meningkatkan sikap individualis
C. Membiasakan pembeli barang impor
D. Menanamkan gerakannya mencintai produk dalam negeri
E. Memblokir barang-barang luar negeri yang dijual secara online

Jawaban: D

33. Perhatihan urusan-urusan berikut
(1) mencetak uang
(2) memberikan grasi
(3) membentuk UU
(4) mengangkat duta dan konsul,
Urusan pemerintah pusat dibidang yustisi ditunjukan oleh angka …
A. (1),(2),
B. (3),(5)
C. (4),(5)
D. (2),(3)
E. (1),(4)

- Iklan -

Jawaban: D

34. Pada saat ini, sering timbul permasalahan baru yang dasar hukumnya di indonesia masih belum ada.Maka DPR merancang sebuah UU untuk menjadi penegak dari masalah tersebut yang akan disahkan oleh presiden dan aparatur negara.dalam hal ini fungsi dari DPR merupakan fungsi ….
A. legislative
B. eksekutif
C. yudikatif
D. prerogative
E. interpelasi

Jawaban: A

- Iklan -

35. Suatu negara yang terdiri atas beberapa negara bagian dimana kedaulatan keluar sepenuhnya dipegang oleh pemerintah pusat, sedangkan kedaulatan kedalam sebagian dipegang oleh pemerintah pusat dipegang oleh pemerintah negara bagian merupakan bentuk negara ….
A. republik.
B. serikat.
C. kesatuan.
D. konfederasi.
E. oligarki.

Jawaban: B

36. Prinsip keterbukaan dalam pemerintahan menghendaki agar penyelenggaraan pemerintahan dilaksanakan dengan terbuka dan transparan, hal ini mengandung makna ….
A. segala sesuatu dapat diketahui oleh masyarakat, kapanpun dan dimanapun
B. penyelenggaraan pemerintah berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat
C. pemerintah memberikan batasan kepada masyarakat untuk mengakses informasi negara
D. batasan antara pemerintah dan rakyat dalam penyusunan program penyelenggaraan negara sangat jelas
E. berbagai kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan dilaksanakan dengan jelas, tidak bersifat rahasia dan bisa diketahui oleh public

- Iklan -

Jawaban: E

37. Ada beberapa kriteria terkait pelaksanaan kekuasaan pemerintahan, antar pemerintah pusat dalam hubungannya dengan pemerintah daerah. Jika di dalam suatu negara kekuasaan pemerintahan dilaksanakan oleh pemerintah pusat dan daerah-daerah tinggal melaksanakan apa yang sudah ditentukan, hal ini menunjukan negara tersebut berbentuk ….
A. kesatuan.
B. serikat.
C. federasi.
D. konfederasi.
E. republik.

Jawaban: A

38. Bangsa Indonesia harus memandang semua aspek kehidupan bangsa mengenai diri dan lingkungannya yang serba beragam dan bernilai strategis. Sikap yang harus dikembangkan oleh bangsa Indonesia di tengah keanekaragaman bangsa yaitu ….
A. meneladani para pembuat konsep wawasan nusantara yang berhasil menciptakan keanekaragaman bangsa
B. mengupayakan bangsa indonesia lebih homogen untuk memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa
C. mengikuti ajaran wawasan nusantara untuk menciptakan bangsa yang lebih homogeny
D. mengutamakan kepentingan pemerintah dari pada kepentingan masyarakat yang beragam
E. memandang keanekaragaman yang dilandasi persatuan dan kesatuan bangsa

Baca Juga:  Proper Noun, Pengertian, Jenis, dan Fungsi dalam Bahasa Inggris

Jawaban: E

39. Pembagian kekuasaan negara baik kekuasaan eksekutif, legislatif maupun yudikatif diatur dalam konstitusi agar tidak terjadi tumpang tindih antara pembagian tugas dan wewenangnya. Meskipun demikian, antarlembaga negara sebagai pelaksana kekuasaan memiliki hubungan kerjasama dan mekanisme penyelesaian sengketa yang diatur dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berikut ini yang merupakan contoh kerjasama antara lembaga eksekutif dengan yudikatif yaitu Presiden ….
A. mengajukan rancangan undang-undang dan dibahas menjadi undang-undang
B. memberi grasi dan rehabilitasi yang dilaksanakan pada saat-saat tertentu
C. mengangkat duta dan konsul untuk ditempatkan di negara lain
D. memberi gelar, tanda jasa dan lain-lain tanda kehormatan
E. menerima penempatan duta dari negara lain

Jawaban: B

40. Perhatikan pernyatan berikut
1) Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangkan MA
(2) DPR,MK,MPR terlibat dalam proses pemakzulan presiden dan / atau wakil presiden
(3) presiden,DPR dan MK berperan dalam pemilihan hakim konstitusi
Berdasarkan tiga fakta pada pernyataan dapat disimpulkan bahwa:
A. pelaksanaan sistem ketatanegaraan indonesia dilakukan secara kerjasama
B. lembaga negara pusat terbiasa bekerjasama dalam melakukan suatu pekerjaan
C. sistim ketatanegaraan indonesia hanya dikuasai oleh presiden,mk,ma,dpr dan mpr
D. lembaga lembaga negara di indonesia tidak mampu mengerjakan pekerjaan secara mandiri.
E. legislatif, eksekutif, yudikatif merupakan bukan satu kesatuan dalam sistem pemerintahan

Jawaban: A

Soal Uraian Ujian Sekolah PKN Kelas 12 SMA Tahun 2022

1. Tuliskan perbedaan antara penyelenggaraan negara dengan sistem presidensial dan Parlementer ?
Jawaban:
– Sistem presidensial merupakan penyelenggaraan kekuasaan negara menekankan pentingnya pemilihan presiden secara langsung sehingga presiden terpilih mendapatkan manda terserah langsung dari rakyat dalam sistem ini kekuasaan eksekutif sepenuhnya berada ditangan presiden
– Sistem parlementer merupakan sebuah sistem pemerintahan di yang memungkinkan parlemen memiliki peranan paling penting dalam pemerintahan dalam hal ini parlemen memiliki wewenang mengangkat perdana menteri dan menjatuhkan pemerintahan parlementer part menjatuhkan pemerintahan dengan cara mengeluarkan moshi tidak percaya

2. Infrastruktur politik merupakan sebagai mesin politik informal berasal dari kekuatan nyata masyarakat kekuatan yang tak masyarakat tersebut menjadi kelompok yang mampu menguasai keadaan sistem politik dalam sebuah negara tuliskan lima infrastruktur politik ?
Jawaban:
1. Partai politik
2. Kelompok menekan
3. Kelompok kepentingan
4. Media dan komunikasi
5. Tokoh politik

3. Globalisasi perekonomian mengharuskan penghapusan seluruh batas dan hambatan terhadap arus modal barang dan jasa globalisasi perekonomian di satu sisi akan membuka peluang pasar produk dari dalam negeri ke pasar internasional secara kompetitif di sisi lain globalisasi perekonomian membuka peluang masuknya produk-produk luar negeri ke pasar domestic dengan demikian keuntungan akan didapat tetapi tidak menutup kemungkinan ancaman yang juga akan bersaing sehingga tidak tersingkir dari pasar dari pernyataan diatas tulislah ancaman dalam bidang ekonomi bagi indonesia yang berhubungan dengan globalisasi ?
Jawaban:
1. Pasar indonesia akan dibanjiri barang-barang dari luar negeri dengan kualitas dan harga yang mampu bersaing dengan barang lokal
2. Pihak asing semakin mudah menanamkan modal di Indonesia
3. Persaingan bebas mendorong terjadinya monopoli perdagangan
4. Angka pengangguran meningkat akibat sektor-sektor ekonomi rakyat lesuh memperburuk prospek ekonomi
5. Pertumbuhan ekonomi jangka panjang

4. Hak politik merupakan salah satu hak konstitusional warga Negara. Tuliskan lima hak politik yang dimiliki warga Negara Indonesia!
Jawaban:
1) Ikut berpartisipasi dalam pemilihan umum
2) Berpartisipasi membangun roda pemerintahan
3) Menjadi elemen penting dalam aspek politik
4) Membentuk partai politik
5) Kebebasan berpendapat,mengeluarkan pikiransecara lisan atau tulisan

5. Penyelenggaraan pemerintahan pusat, berkaitan dengan pelaksanaan otonomi daerah pada dasarnya adalah suatu proses penyerahan sebagian wewenang dan tanggung jawab dari urusan yang semula menjadi urusan pemerintah pusat kepada badan-badan atau lembaga-lembaga pemerintah daerah agar menjadi urusan rumah tangganya sehingga urusan-urusan tersebut beralih kepada daerah dan menjadi wewenang serta tanggung jawab pemerintah daerah. Berdasarkan ilustrasi di atas, sebutkan 4 (empat) dampak positif dalam pelaksanaan otonomi daerah ?
Jawaban:
1. Sosial Budaya Lebih Berkembang dengan adanya otonomi daerah setiap aspek daerah dapat dikembangkan. Sesuai dengan prinsip-prinsip otonomi daerah yang mengijinkan pengembangan daerah selama tidak melanggar undang-undang yang berlaku dan tidak melangkahi tugas dan wewenang pemerintah pusat. Oleh karena itu, daerah dapat mengembangkan semua aspek kehidupan sosial budayanya untuk kesejahteraan. Misalnya pengembangan kesenian daerah menjadi lebih maju dan dikenal di manca negara. Atau pengembangan produk makanan khas daerah. Sampai pengenalan suatu wilayahnya menjadi daerah wisata unggulan.
2. Pertahanan dan Keamanan daerah, khususnya yang berbatasan dengan wilayah negara lain merupakan ujung tombak Indonesia. Dengan adanya otonomi daerah, pemerintah melalui pemerintah daerah akan lebih memperhatikan aspirasi masyarakat yang ada. Dengan demikian, keinginan untuk memisahkan diri atau menjadi bagian dari wilayah negara lain yang terlihat lebih maju dapat diredam. Pimpinan daerah dapat dengan mudah mengatur pertahanan dan keamanan wilayahnya karena cakupan yang lebih kecil.
3. Potensi Daerah Berkembang dengan otonomi daerah, semua potensi daerah juga dapat berkembang. Selain sosial budaya yang sudah disebutkan di atas, juga potensi lain. Misalnya pendidikan yang berkaitan dengan sumber daya manusia, sumber daya alam yang berkaitan dengan mata pencaharian penduduknya, sumber daya alam yang berkaitan dengan ekspor dan impor, dan sebagainya. Potensi daerah diharapkan dapat meningkatkan anggaran pendapatan daerah dan meningkatkan kesejahteraan.
4. Kewenangan Daerah Atas Kebijakan Tertentu Setiap wilayah Indonesia mempunyai ciri khas. Apalagi jika suatu daerah mempunyai sejarah dan latar belakang yang tidak sama. Adanya otonomi daerah membuat pemerintah daerah mempunyai kebijakan atas kebijakan tertentu yang sesuai degan kondisi wilayahnya. Sebut saja,daerah Istimewa Yogyakarta yang mempunyai sistem pemerintah daerah khas keraton dan berbeda dengan semua wilayah di Indonesia. Nangroe Aceh Darusalam adalah contoh lain daerah yang menerapkan kebijakan atau hukum Islam di wilayahnya. Kewenangan tersebut membuat pemerintah daerah dan masyarakatnya lebih berkembang sesuai ciri dan potensi yang dimiliki.

*)Disclaimer: Artikel ini hanya sebagai panduan bagi siswa.

- Iklan -

Bagikan:

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

BERITA TERBARU