Makassar, FAJARPENDIDIKAN.co.id – Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin (FKM Unhas) selaku tim pelaksana dalam kegiatan pendampingan Tata Kelola Program Kesehatan bekerjasama dengan Biro Perencanaan dan Anggaran Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI) berkomitmen melanjutkan kegiatan pendampingan di tengah pandemi Covid-19.
FKM Unhas menjadi pendamping program untuk wilayah Sulawesi dan Papua. Ada empat kabupaten/kota menjadi lokasi pendampingan yakni kabupaten Mamasa, kabupaten Halmahera Barat, kabupaten Pangkep dan kota Sorong.
Tahapan pelaksanaan kegiatannya dimulai dari pembekalan teknis, pendampingan, monitoring dan evaluasi, hingga pemaparan hasil.
Kegiatan pendampingan ini bertujuan untuk memandu daerah agar mempunyai kompetensi yang baik dalam menyusun Rencana Kerja Organisasi Perinatal Daerah dan/atau Rencana Bisnis Anggaran (RBA).
Rencana awal kegiatan dilaksanakan bulan Maret, namun tertunda karena terjadi wabah Covid-19. Adanya pembatasan sosial dan pencegahan penyebaran, kegiatan tidak memungkinkan untuk dilaksanakan dengan turun ke lapangan langsung.
Berdasarkan hasil rapat tim FKM Unhas via zoom yang dipimpin oleh Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kemitraan Prof. Sukri Palutturi, SKM, M.Kes, MSc.PH, Ph.D Jumat, 17 April 2020 disepakati bersama bahwa kegiatan pendampingan akan dilakukan dengan metode jarak jauh atau daring melalui teknologi komunikasi seperti WA dan Zoom sambil menunggu situasi perkembangan kasus.
Prof. Sukri Palutturi, SKM, M.Kes, MSc.PH, Ph.D menyampaikan bahwa FKM Unhas bertanggung jawab dan akan tetap menjalankan proses pendampingan di tengah pandemi Covid-19 dengan menyesuaikan keadaan yang ada.
“Tim akan tetap berproses sesuai rencana awal namun metode berubah menjadi daring untuk sementara,” kata Prof Sukri.
Tim FKM Unhas berupaya membangun komunikasi dengan pihak Dinkes kab/kota untuk bisa menyukseskan kegiatan itu secara daring.
Sebagai langkah awal, tim telah meminta dokumen-dokumen yang diperlukan untuk evaluasi awal.
“Diharapkan proses pendampingan tata kelola tetap berjalan sesuai rencana sehingga tercapai hasil yang maksimal dan daerah mampu menyusun dokumen perencanaan pembangunan kesehatan secara komprehensif dan terintegrasi,” harap Prof Sukri. (FP)
 selaku tim pelaksana dalam kegiatan pendampingan){kind=link}