Aktivitas pertambangan kerap berlindung di balik legalitas berupa izin resmi. Namun perlu ditegaskan, izin bukanlah legitimasi mutlak—terutama jika proses penerbitannya tidak transparan dan tidak melibatkan persetujuan masyarakat secara jujur dan utuh.

Kasus di Desa Lompo Tengah menjadi contoh nyata. Warga menyebut, persetujuan yang mereka berikan hanya untuk normalisasi sungai, bukan untuk aktivitas pertambangan pasir dan batu.

Fakta ini memunculkan dugaan adanya ketidaksesuaian antara kesepakatan awal dengan praktik di lapangan.

Sejumlah warga, seperti Shamsul Basri dan Rappe, mengaku tanda tangan yang dikumpulkan tidak disertai dokumen resmi yang jelas. Bahkan, tidak ada kop surat maupun penjelasan rinci terkait tujuan kegiatan tersebut. Dilansir dari fajarpendidikan.co.id

Situasi ini menimbulkan pertanyaan serius: apakah persetujuan masyarakat benar-benar diberikan secara sadar, atau justru terjadi manipulasi?

Sebagai kader organisasi mahasiswa hukum, saya menilai persoalan ini tidak bisa dianggap sepele. Persetujuan masyarakat harus mengacu pada prinsip Free, Prior and Informed Consent (FPIC), yakni persetujuan yang diberikan secara bebas, didahului, dan berdasarkan informasi yang lengkap.

Jika masyarakat tidak mengetahui secara jelas tujuan kegiatan, maka persetujuan tersebut patut dipertanyakan, baik secara hukum maupun moral.

Lebih jauh, apabila izin yang dikantongi hanya untuk normalisasi sungai, tetapi di lapangan terjadi pengambilan material tambang, maka hal ini dapat dikategorikan sebagai penyimpangan izin.

Secara konstitusional, Pasal 33 UUD 1945 menegaskan bahwa sumber daya alam harus digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Artinya, seluruh aktivitas pertambangan wajib berpihak kepada masyarakat. Bukan sebaliknya.

Jika sebuah tambang justru menimbulkan keresahan, merusak lingkungan, dan mengancam kehidupan warga, maka keberadaannya patut dipertanyakan.

Selain itu, Pasal 28H UUD 1945 menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Ini bukan sekadar norma, melainkan hak dasar warga negara.

Ketika aktivitas tambang menyebabkan kerusakan lingkungan atau konflik sosial, maka yang dilanggar bukan hanya kenyamanan warga, tetapi juga hak konstitusional mereka.

Di sinilah pentingnya meluruskan cara pandang. Izin tambang bukanlah sesuatu yang kebal hukum.

Izin hanyalah instrumen administratif yang harus tunduk pada kepentingan yang lebih besar, yakni kesejahteraan rakyat.

Sejumlah regulasi turut memperkuat hal tersebut. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 menjamin hak atas lingkungan hidup yang sehat. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 menegaskan kewajiban kesesuaian kegiatan tambang dengan izin.

Sementara itu, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 mengatur transparansi dan melarang penyalahgunaan wewenang, serta Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 menjamin hak atas informasi dan kehidupan yang layak.

Dengan demikian, izin yang tidak melalui proses transparan patut dinyatakan cacat hukum.

Aktivitas tambang yang tidak sesuai dengan peruntukan izin juga harus dihentikan.

Pemerintah dan aparat penegak hukum didorong untuk segera melakukan evaluasi dan audit menyeluruh terhadap izin yang telah dikeluarkan.

Pada akhirnya, masyarakat harus menjadi prioritas utama.

Ini bukan sekadar opini, melainkan amanat konstitusi.

Pembangunan tidak boleh berdiri di atas ketidakjujuran. Ketika masyarakat hanya menyetujui normalisasi sungai, tetapi yang terjadi justru aktivitas pertambangan, maka hal itu dapat dianggap sebagai bentuk pengkhianatan terhadap kepercayaan publik.

Izin bukan sekadar dokumen administratif. Ia harus mencerminkan keadilan, transparansi, dan keberpihakan pada masyarakat.

Jika prinsip tersebut dilanggar, maka negara wajib hadir—bukan hanya sebagai pemberi izin, tetapi juga sebagai penegak hukum dan pelindung rakyat.

Penulis: Firdaus Permadi | Mahasiswa Hukum UIM