Barru, fajarpendidikan.co.id – Warga Lompo Tengah Tolak Tambang Sirtu Berizin, Soroti Dampak Lingkungan Sungai
Penolakan terhadap aktivitas tambang pasir batu (sirtu) milik PT Bumi Barru Sejahtera di Desa Lompo Tengah, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru, kembali mencuat.
Sejumlah warga turun melakukan aksi di sekitar lokasi yang diduga menjadi area aktivitas perusahaan. Dalam aksi tersebut, warga membentangkan spanduk penolakan karena menilai kegiatan tambang berpotensi merusak lingkungan serta mengganggu kehidupan masyarakat sekitar.
Warga juga menyoroti kondisi aliran sungai yang dinilai mulai terdampak akibat aktivitas di wilayah tersebut.
Barru, fajarpendidikan.co.id – Penolakan terhadap aktivitas tambang pasir batu (sirtu) milik PT Bumi Barru Sejahtera di Desa Lompo Tengah, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru, kembali mencuat.
Sejumlah warga melakukan aksi di sekitar lokasi yang diduga menjadi area aktivitas perusahaan. Mereka membentangkan spanduk penolakan karena menilai kegiatan tersebut berpotensi merusak lingkungan dan mengganggu kehidupan masyarakat.
Salah satu warga Desa Lompo Tengah, Shamsul Basri, mengungkapkan bahwa pada 2023 sempat dilakukan pengumpulan tanda tangan warga terkait kegiatan di wilayah sungai.
Namun, ia menegaskan bahwa tanda tangan tersebut bukan untuk persetujuan izin tambang, melainkan hanya untuk kegiatan normalisasi sungai.
“Waktu itu kami hanya diminta tanda tangan untuk normalisasi sungai, bukan untuk tambang pasir. Tidak ada kop surat yang jelas,” kata Shamsul saat pertemuan warga, Sabtu (18/4/2026).
Ia juga menyebut sempat dibentuk tim sepuluh dalam proses tersebut, namun dirinya mengaku tidak pernah menandatangani persetujuan untuk aktivitas pertambangan.
Shamsul menambahkan, pada 2024 disebutkan sudah ada izin yang berjalan, namun menurutnya warga tidak mendapatkan penjelasan secara terbuka.
Selain itu, ia juga mengaku warga sempat dijanjikan sejumlah bantuan, termasuk perahu, namun hingga kini tidak terealisasi.
Dari awal kami hanya setuju normalisasi sungai, bukan untuk tambang. Di lapangan justru langsung ada aktivitas tambang, ujarnya.
Ia menegaskan kembali bahwa tanda tangan yang pernah dilakukan warga hanya untuk perbaikan sungai, bukan untuk kegiatan pertambangan pasir dan batu.
Warga Dusun Lompo Tengah, Rappe, juga mengungkapkan bahwa sejumlah warga memang sempat diminta menandatangani persetujuan terkait kegiatan di wilayah sungai.
Namun, ia menegaskan bahwa tanda tangan tersebut tidak berkaitan dengan izin tambang, melainkan hanya untuk kegiatan pembenahan sungai.
Heboh di Barru! Warga Tolak Tambang Sirtu, Desak Aktivitas Dihentikan (Foto: Fajar Pendidikan Co.id)
Saya ikut tanda tangan, ada sekitar 12 orang yang saya tahu. Tapi tidak ada kop surat yang jelas, dan itu bukan untuk tambang, ujar Rappe.
Ia menjelaskan, pada saat itu warga dijanjikan hanya pembenahan sungai, termasuk perbaikan alur sungai agar lebih lurus.
“Waktu itu dijanjikan hanya pembenahan sungai saja,” tambahnya.
Rappe juga menyebut ada sekitar 23 orang yang terlibat dalam proses tersebut, namun dirinya hanya mengetahui sebagian dari warga yang menandatangani.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa warga hanya menyetujui kegiatan pembenahan sungai, bukan untuk penerbitan izin pertambangan.
Warga Desa Lompo Tengah lainnya, Aj Mawati, menyoroti minimnya keterlibatan masyarakat lokal dalam aktivitas di lokasi yang diduga sebagai area tambang.
Ia mengaku awalnya berharap kegiatan tersebut dapat memberikan manfaat bagi warga sekitar, termasuk kesempatan kerja bagi masyarakat setempat.
“Awalnya kami kira akan ada manfaat untuk warga, termasuk tenaga kerja lokal. Tapi ternyata tidak ada,” ujar Mawati.
Ia juga menegaskan bahwa sebelumnya warga hanya dijanjikan kegiatan normalisasi sungai, bukan aktivitas pertambangan pasir maupun batu.
“Kami hanya dijanjikan normalisasi sungai, bukan tambang pasir atau batu,” tambahnya.
Menurutnya, klaim bahwa kegiatan tersebut melibatkan dan memberdayakan masyarakat lokal tidak sesuai dengan kondisi di lapangan.
Tokoh masyarakat sekaligus mantan veteran, H. Pala, menilai aktivitas yang berlangsung di wilayah tersebut sudah berdampak serius terhadap lingkungan.
Ia bahkan menyebut kondisi itu sebagai bentuk “penjajahan” terhadap masyarakat sekitar karena dinilai merusak dan membahayakan lingkungan, khususnya aliran sungai.
“Ini bentuk penjajahan karena sudah merusak dan membahayakan kami. Sungai sudah hancur,” ujar H. Pala dalam bahasa Bugis saat menyampaikan pendapatnya.
Kepala Desa Lompo Tengah, Arifuddin Pabiseang, mengatakan dirinya hanya mengetahui proses administrasi berdasarkan dokumen yang masuk terkait rencana kegiatan di wilayah tersebut.
Ia menyebut pada tahun 2024 dirinya menerima surat yang diantar ke meja kerjanya dan diminta untuk ditandatangani.
“Saya diminta menandatangani surat karena disebut masyarakat sudah setuju,” kata Arifuddin.
Namun sebelum menandatangani, ia mengaku sempat melakukan konfirmasi kepada kepala dusun untuk memastikan keabsahan tanda tangan warga.
“Saya telepon kepala dusun untuk memastikan. Pagi saya konfirmasi, sore dijawab memang warga yang tanda tangan,” ujarnya.
Arifuddin mengatakan penandatanganan baru dilakukan sekitar tiga hari setelah proses konfirmasi tersebut.
Ia juga menegaskan bahwa dirinya hanya mengetahui berdasarkan permintaan warga agar dokumen tersebut segera diproses.
“Saya hanya mengikuti permintaan warga, jangan sampai saya dianggap tidak tanda tangan,” ujarnya.
Lebih lanjut, Arifuddin menyebut dirinya juga pernah menyampaikan hal tersebut di mimbar masjid.
Beberapa bulan kemudian, ia mengaku menerima undangan dari dinas pertambangan yang melibatkan 18 OPD dan tiga orang profesor.
“Saya diundang bukan untuk tanda tangan, tapi memaparkan potensi pertanian yang bisa terdampak,” jelasnya.
Menurutnya, dalam forum tersebut ia menyampaikan adanya ancaman terhadap sejumlah lahan pertanian serta potensi terganggunya kearifan lokal di wilayah itu.
Setelah itu, pihak terkait kembali datang dengan membawa dokumen rencana kegiatan tambang.
Dalam pertemuan tersebut, Arifuddin mengatakan sempat meminta agar dilakukan verifikasi ulang terhadap warga yang menandatangani dokumen.
Ia juga menyebut sempat dibahas mekanisme penyimpanan dana sebagai bentuk antisipasi jika terjadi kerusakan lingkungan seperti abrasi.
Selain itu, muncul pula kesepakatan terkait pengelolaan dampak lingkungan, termasuk usulan pemanfaatan lahan terdampak pendangkalan menjadi kolam, serta adanya rencana bantuan perahu bagi warga.
“Semua dibahas dalam pertemuan tersebut,” tutup Arifuddin.
PT Bumi Barru Sejahtera diketahui telah mengantongi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Nomor 08032401854730008 tertanggal 24 September 2025 dengan status Operasi Produksi.
Selain itu, perusahaan tersebut juga memiliki izin lingkungan PPKPLH Nomor 1203110134 yang diterbitkan pada 22 Juli 2025.
Meski memiliki legalitas, sebagian warga tetap menyampaikan kekhawatiran terhadap dampak lingkungan dari aktivitas tersebut.
Warga menyoroti kondisi aliran sungai serta lahan pertanian yang mulai terdampak.
Bahkan, warga menyebut sejumlah bibir sungai di sekitar lokasi telah mengalami longsor yang diduga berkaitan dengan aktivitas di wilayah tersebut.
Wartawan masih berupaya mengonfirmasi pihak perusahaan yang berkantor di Makassar, mengingat jarak yang cukup jauh serta belum adanya kantor perwakilan di Barru. Hingga saat ini, belum ada keterangan resmi dari pihak perusahaan maupun instansi terkait terkait penolakan warga tersebut.
Barru, fajarpendidikan.co.id – Suasana semangat dan kebersamaan mewarnai kegiatan Pelantikan Bantara Ambalan Latanring dan Andi Sima Tana di SMAN 4 Barru, Jumat–Sabtu (17–18 April 2026).
Sebanyak 14 siswa resmi dilantik sebagai Bantara setelah mengikuti rangkaian kegiatan yang berlangsung selama dua hari.
Kegiatan ini juga diikuti 50 peserta dari kelas X dan XI yang masih berstatus sebagai tamu ambalan, dengan pelaksana dari Dewan Ambalan sekolah.
Pelantikan Bantara menjadi salah satu program rutin yang tidak hanya bersifat seremonial, tetapi juga bertujuan membentuk karakter siswa.
Mulai dari kedisiplinan, tanggung jawab, hingga jiwa kepemimpinan dan semangat pengabdian.
Ketua Gugus Depan Latanring, Zainuddin, S.Pd., dalam sambutannya menegaskan pentingnya menjaga kedisiplinan selama kegiatan berlangsung.
Ia juga mengingatkan peserta untuk tetap menjaga kekompakan serta kebersihan lingkungan.
“Kegiatan ini harus berjalan sesuai agenda. Kedisiplinan dan kebersamaan harus tetap dijaga,” ujarnya.
Selama kegiatan, peserta mengikuti berbagai rangkaian, mulai dari upacara pembukaan, pendirian tenda, hingga pemberian materi kepramukaan tingkat Bantara.
Tak hanya itu, ada pula evaluasi materi dan kegiatan renungan jiwa yang menjadi momen refleksi bagi peserta.
Aktivitas lain seperti senam pagi, salat berjamaah, dan bakti lingkungan turut menambah nilai positif dalam kegiatan ini.
Meski sempat diguyur hujan deras pada malam hari, kegiatan tetap berlangsung.
Panitia pun sigap memindahkan aktivitas ke teras ruang kelas.
Situasi tersebut tidak menyurutkan semangat peserta yang tetap mengikuti kegiatan dengan antusias.
Pembina Pramuka, Sitti Aminah Abduh, S.Pd., menilai kegiatan ini memiliki dampak besar terhadap pembentukan karakter siswa.
“Kegiatan ini sangat baik untuk melatih kepemimpinan, kedisiplinan, dan tanggung jawab siswa,” katanya.
Salah satu peserta, Nadya Jabbar, mengaku senang bisa terlibat dalam kegiatan tersebut.
Ia merasa mendapatkan banyak pengalaman baru, sekaligus motivasi untuk lebih aktif di organisasi Pramuka.
“Seru dan menantang. Banyak pelajaran yang bisa diambil,” ungkapnya.
Sementara itu, Kepala SMAN 4 Barru, Hasby, S.Pd., M.Pd., memberikan apresiasi kepada seluruh panitia dan peserta.
Ia berharap kegiatan seperti ini terus dilaksanakan secara berkelanjutan.
“Ini penting untuk membina jiwa kepemimpinan siswa sejak dini,” katanya.
Melalui pelantikan ini, para siswa yang telah resmi menjadi Bantara diharapkan mampu menjadi teladan.
Tak hanya di lingkungan Pramuka, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari di sekolah.
Barru, fajarpendidikan.co.id – Kegiatan Perkemahan Sabtu-Minggu (Persami) gabungan tingkat penggalang SMP/MTs Sekolah Rakyat se-Kecamatan Tanete Riaja berlangsung semarak dan penuh antusias.
Kegiatan ini dipusatkan di UPTD SMP Negeri 10 Barru, Jalan Sultan Hasanuddin, Ralla, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru, Sulawesi Selatan.
Mengusung tema “Mari Berkarya Bersama dan Menjadi Insan yang Berguna bagi Bangsa”, Persami menjadi wadah pembinaan karakter, kemandirian, serta penguatan nilai-nilai keagamaan bagi para peserta.
Selama dua hari, siswa tidak hanya berkemah, tetapi juga mengikuti berbagai kegiatan yang melatih kedisiplinan, kepemimpinan, kerja sama, hingga mental yang tangguh.
Wakil Bupati Barru, Dr. Ir. Abustan A. Bintang, secara resmi membuka kegiatan tersebut. Dalam sambutannya, ia mengajak seluruh peserta mengikuti Persami dengan penuh rasa syukur dan kegembiraan.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada panitia, pembina, serta pimpinan gugus depan yang telah berperan aktif menyukseskan kegiatan tersebut.
Menurutnya, Persami bukan sekadar kegiatan rutin, tetapi memiliki dampak nyata bagi masa depan siswa, salah satunya melalui sertifikat kegiatan.
“Sertifikat kegiatan seperti ini bisa menjadi credit point. Bahkan ada anak kita yang lulus ke perguruan tinggi negeri karena ditunjang sertifikat,” ujarnya.
Abustan juga mengingatkan agar peserta mengikuti seluruh rangkaian kegiatan dengan semangat dan tanpa tekanan, agar ilmu yang didapat bisa maksimal.
Ia menegaskan, pramuka merupakan wadah penting dalam mencetak generasi pemimpin masa depan.
“Pemimpin yang kuat lahir dari pramuka. Mereka yang aktif dan total akan mampu menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab,” katanya.
Selain itu, ia menekankan pentingnya kemandirian yang dimulai dari hal-hal sederhana dalam kehidupan sehari-hari.
“Anak pramuka harus mandiri, seperti mencuci dan menyetrika baju sendiri. Dari hal kecil itulah karakter dibentuk,” tegasnya.
Dalam pesan moralnya, Abustan juga mengingatkan pentingnya menjaga akhlak, khususnya kepada orang tua.
“Jangan pernah membuat ibu menangis. Kalau ingin sukses, hormati orang tua dan lakukan perintahnya tanpa menunda,” pesannya.
Ia turut menyoroti pentingnya menjaga etika di tengah tantangan zaman yang semakin kompleks, di mana nilai-nilai adab mulai mengalami penurunan di kalangan generasi muda.
Menutup arahannya, ia mengingatkan peserta untuk tetap menjaga ibadah selama kegiatan berlangsung.
“Salat harus berjamaah, dan imamnya dari peserta sendiri untuk melatih keberanian dan tanggung jawab,” ujarnya.
Selain itu, ia juga menyinggung keberadaan Sekolah Rakyat sebagai upaya pemerintah dalam memberikan akses pendidikan bagi anak-anak yang sebelumnya tidak bersekolah.
“Mereka punya potensi besar, tetapi tetap harus dibina dan diawasi,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala UPTD SMP Negeri 10 Barru, H. M. Darwin, menyebut kegiatan ini sebagai langkah awal menuju ajang kepramukaan yang lebih besar.
“Ini akan menjadi cikal bakal Jambore Ranting hingga ke tingkat kabupaten bahkan nasional. Melalui kegiatan ini, kita ingin membentuk karakter peserta didik,” ujarnya.
Ia juga mengungkapkan bahwa kegiatan Persami gabungan tingkat SMP di Kecamatan Tanete Riaja ini merupakan yang pertama kali dilaksanakan.
“Ini yang pertama kali digelar. Kami berharap kegiatan ini bisa memotivasi siswa dalam pembentukan karakter melalui pramuka,” tambahnya.
Melalui kegiatan ini, diharapkan lahir generasi muda yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga kuat secara mental, mandiri, serta berakhlak baik dalam kehidupan sehari-hari.
Murid UPT SD Negeri 145 Mattirowalie Desa Mattirowalie Kecamatan Bengo Kabupaten Bone “pingsan” di ruang guru sekolah setempat, Sabtu (18/4/2026). Hal ini bukanlah pingsan sungguhan melainkan hanya simulasi atau praktek memberi pertolongan dasar jika ada murid yang pingsan.
Hal tersebut dilakukan saat UPT Puskesmas Koppe Kecamatan Bengo Bone menggelar penyuluhan kesehatan dan inspeksi kesehatan linkungan di sekolah-sekolah di wilayah binaannya di UPT SD Negeri 145 Mattirowalie, Sabtu (18/4/2026).
Pada kesempatan ini, usai materi penyuluhan kesehatan, sosialisasi dan pembinaan dokter kecil dilakukan simulasi pertolongan kepada teman sekolah yang alami pingsan. Murid laki-laki terlihat berperan sebagai murid yang pingsan/pesien yang membutuhkan pertolongan segera.
Sementara sejumlah murid laki-laki dan perempuan lainnya berperan sebagai dokter kecil. Mereka diajari secara langsung bagaimana menangani pasien yang pingsan tersebut. Para murid terlihat antusias memperhatikan materi dan praktek pembinaan dokter kecil ini.
Selain penanganan pasien pingsan, para dokter kecil di sekolah ini juga diberi materi dasar terkait penanganan pertama pasien yang alami luka ringan, sakit perut hingga muntah-muntah.
Koordinator Kesehatan Lingkungan Sekolah, Rapiyatma Umar saat ditemui wartawan menyebutkan, penyuluhan kesehatan dan inspeksi kesehatan lingkungan di sekolah-sekolah telah dijadwal di sekolah di kecamatan Bengo.
Hari ini di UPT SD Negeri 145 Mattirowalie Desa Mattirowalie digelar dua kegiatan bertema kesehatan di sekolah. Pertama penyuluhan kesehatan dan kedua inspeksi kesehatan lingkungan sekolah.
Inspeksi kesehatan lingkungan sekolah, lanjutnya, melihat aspek kesehatan dari sarana dan prasarana di sekolah yang di datangi. Agar tetap sehat aman dan nyaman bagi semua warga sekolah.
“Kalau penyuluhan kesehatan sekolah, ini diantaranya sosialisasi/pembinaan dokter cilik, “kata Rapiyatma berbarengan dengan Koordinator Penyuluhan Kesehatan Sekolah, Jumarti.
UPT Puskesmas Bengo Kecamatan Bengo Kabupaten Bone tengah gencar penyuluhan kesehatan dan inspeksi kesehatan lingkungan (Kesling) di sekolah-sekolah di wilayah binaannya. Hari ini di UPT SD Negeri 145 Mattirowalie.
Koordinator Kesehatan Lingkungan Sekolah, Rapiyatma Umar saat ditemui wartawan menyebutkan, penyuluhan kesehatan dan inspeksi kesehatan lingkungan di sekolah-sekolah telah dijadwal di sekolah di kecamatan Bengo.
Hari ini di UPT SD Negeri 145 Mattirowalie Desa Mattirowalie digelar dua kegiatan bertema kesehatan di sekolah. Pertama penyuluhan kesehatan dan kedua inspeksi kesehatan lingkungan sekolah.
Inspeksi kesehatan lingkungan sekolah, lanjutnya, melihat aspek kesehatan dari sarana dan prasarana di sekolah yang di datangi. Agar tetap sehat aman dan nyaman bagi semua warga sekolah.
“Kalau penyuluhan kesehatan sekolah, ini diantaranya sosialisasi/pembinaan dokter cilik, “kata Rapiyatma berbarengan dengan Koordinator Penyuluhan Kesehatan Sekolah, Jumarti kepada wartawan, Sabtu (18/4/2026).
Sembilan Murid SD 145 jadi Dokter Kecil, Siap Menolong Teman yang Pingsan, Luka Ringan hingga Sakit Perut di Sekolah
Pantauan FAJAR PENDIDIKAN, dalam penyuluhan terlihat sebanyak sembilan murid UPT SD Negeri 145 Mattirowalie dibina jadi dokter kecil (dokcil). Mereka disiapkan untuk turut memberi pertolongan pertama saat ada teman sekolah yang sakit.
“Ini sembilan orang ini jadi dokter kecil, jadi nanti kalau ada teman yang tak enak perasaannya saat upacara, nanti kalian yang tolong ya, ” ungkapnya disambut tersenyum oleh murid.
Pada kesempatan ini, usai materi dilakukan simulasi pertolongan kepada teman sekolah yang alami pingsan. Murid laki-laki terlihat berperan sebagai murid yang pingsan/pesien yang membutuhkan pertolongan segera.
Sementara murid lainnya, diajari secara langsung bagaimana menangani pasien yang pingsan tersebut. Para murid terlihat antusias memperhatikan materi dan praktek pembinaan dokter cilik ini.
Selain pingsan, para Dokter Cilik ini juga diberi materi dasar terkait penanganan pertama pasien yang alami luka lecet, sakit perut hingga muntah-muntah.
Peserta dari perwakilan sekolah di Kecamatan Bengo Kabupaten Bone mengikuti Seleksi O2SN Tingkat Kecamatan Bengo digelar di Lapangan Bantileng Desa Lili Riawang, Sabtu (18/4/2026).
Selain itu, juga digelar seleksi peserta O2SN Tingkat Kecamatan Bengo di Lapangan Bulu Tangkis setempat hingga di Permandian Jompie Desa Lili Riawang.
Barru, fajarpendidikan.co.id – Dugaan penyimpangan dana hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Barru mulai didalami oleh Kejaksaan Negeri Barru.
Tim Penyelidik Bidang Tindak Pidana Khusus (Pidsus) melakukan pemeriksaan terhadap puluhan pihak terkait, Kamis, 16 April 2026.
Pemeriksaan berlangsung di Kantor Kejari Barru.
Fokusnya pada para Ketua Cabang Olahraga (Cabor).
Mereka dimintai keterangan terkait penggunaan dana hibah.
Penyelidikan ini berkaitan dengan dana hibah yang bersumber dari APBD Kabupaten Barru Tahun Anggaran 2020 hingga 2025.
Dasarnya adalah Surat Perintah Penyelidikan (Sprint Lid) Nomor: Print-93/P.4.21/Fd.1/03/2026.
Hingga saat ini, sebanyak 46 orang telah dimintai keterangan.
Mereka terdiri dari Ketua Cabor serta pengurus KONI Barru periode 2020–2025.
Kejaksaan masih mendalami apakah terdapat indikasi peristiwa pidana dalam pengelolaan dana tersebut.
Termasuk kemungkinan adanya dugaan tindak pidana korupsi yang berpotensi merugikan keuangan negara.
Selain menggali keterangan, tim penyelidik juga menelusuri aliran dana hibah.
Langkah ini dilakukan untuk memastikan penggunaan anggaran sesuai dengan peruntukan.
Dana tersebut diketahui digunakan untuk pembinaan atlet serta pengembangan olahraga di Kabupaten Barru.
Kepala Kejaksaan Negeri Barru, Erik Yudistira, melalui Kepala Seksi Pidsus, Muhammad Taufik Wahab, menegaskan proses ini masih pada tahap penyelidikan.
“Seluruh tahapan tetap mengedepankan prinsip due process of law untuk menjamin keadilan dan kepastian hukum,” kata Taufik kepada fajarpendidikan.co.id, Jumat (17/4/2026).
Ia menambahkan, penanganan perkara dilakukan secara transparan dan akuntabel.
Selain itu, prinsip hak asasi manusia tetap dijunjung tinggi dalam setiap proses.
Sejauh ini, pemeriksaan berjalan tertib dan lancar.
Namun, penyelidikan masih terus berlangsung.
Tim Pidsus kini mendalami seluruh keterangan yang telah diperoleh.
Kejari Barru memastikan akan menuntaskan proses ini sebagai bentuk pengawasan terhadap penggunaan dana publik agar tetap tepat sasaran dan tidak disalahgunakan.
Makassar fajarpendidikan.co.id – Penyaluran restitusi bagi korban tindak pidana kekerasan seksual untuk pertama kalinya dilakukan di Sulawesi Selatan. Kegiatan itu berlangsung di Baruga Adhyaksa Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, Kamis (16/4/2026).
Acara tersebut dirangkaikan dengan pemberian dana bantuan korban serta sosialisasi hak atas restitusi bagi korban. Kegiatan ini dihadiri langsung Kajati Sulsel Dr Didik Farkhan Alisyahdi, Anggota Komisi XIII DPR RI Hj Meity Rahmatia, Ketua LPSK Brigjen Pol (Purn) Dr Achmadi, serta Ketua Pengadilan Tinggi Sulsel Dr Nirwana. Turut hadir jajaran Kepala Kejaksaan Negeri se-Sulawesi Selatan, baik secara luring maupun daring.
Dalam sambutannya, Didik Farkhan menegaskan bahwa program ini menjadi yang pertama di Sulawesi Selatan. Ia menyebut langkah tersebut sebagai bentuk nyata keberpihakan negara terhadap korban tindak pidana.
“Pemberian restitusi melalui dana bantuan korban ini merupakan yang pertama di Sulawesi Selatan. Ini menjadi bukti bahwa negara hadir untuk memastikan hak-hak korban terpenuhi,” kata Didik.
Anggota Komisi XIII DPR RI, Meity Rahmatia, mengapresiasi kolaborasi antara aparat penegak hukum dan LPSK. Ia juga menilai inovasi Layanan Saksi Prima menjadi terobosan penting dalam mendukung pemenuhan hak korban.
Sementara itu, Ketua LPSK memaparkan capaian pelaksanaan eksekusi restitusi di berbagai wilayah hukum Kejari di Sulawesi Selatan, termasuk keberhasilan yang dicapai Kejaksaan Negeri Barru.
Dalam kegiatan tersebut, LPSK menyerahkan piagam penghargaan kepada Kajati Sulsel dan Ketua Pengadilan Tinggi Sulsel atas dukungan terhadap program Layanan Saksi Prima.
Selain itu, penghargaan juga diberikan kepada Asisten Tindak Pidana Umum Kejati Sulsel, Kepala Kejaksaan Negeri Barru, Kepala Seksi Tindak Pidana Umum, serta dua Jaksa Penuntut Umum Kejari Barru, Andi Muhammad Fatih dan Muhaimin.
Penghargaan tersebut diberikan atas keberhasilan dalam melakukan penelusuran aset pelaku atau asset tracing guna memastikan hak restitusi korban dapat terpenuhi.
Didik Farkhan secara khusus mengapresiasi kinerja Kejari Barru yang dinilai maksimal dalam mengeksekusi putusan pengadilan.
Ia menjelaskan, dalam penanganan perkara di wilayah Barru, jaksa telah menempuh langkah progresif dengan melakukan penelusuran aset secara mendalam.
Saat aset pelaku tidak ditemukan, Kejari Barru bersama LPSK mengambil langkah solutif dengan memfasilitasi pemenuhan hak korban melalui dana bantuan korban.
“Ketika pelaku tidak memiliki kemampuan, negara tetap hadir melalui LPSK untuk memastikan korban tidak kehilangan haknya,” jelasnya.
Dalam kegiatan tersebut juga dilakukan penyerahan dana bantuan kepada korban tindak pidana kekerasan seksual dan perlindungan anak sebagai bukti nyata kolaborasi penegakan hukum dalam memulihkan hak korban.
Penghargaan ini menjadi bukti komitmen Kejaksaan Negeri Barru dalam menjalankan fungsi penegakan hukum yang tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga pada perlindungan dan pemulihan hak korban secara nyata di lapangan.
“Langkah ini menegaskan keberpihakan negara dalam memperkuat perlindungan hak korban melalui kolaborasi lintas lembaga dan inovasi layanan peradilan yang ramah saksi dan korban.”
Korps Sukarela Palang Merah Indonesia Universitas Hasanuddin (KSR PMI UNHAS) telah mengadakan kegiatan pendidikan khusus sebagai upaya meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana, khususnya di wilayah pesisir dan perairan (water rescue).
Kegiatan ini merupakan wujud komitmen KSR PMI UNHAS melalui badan Disaster Rescue Team (DRT), yaitu badan yang bergerak dibidang kebencanaan, dalam membentuk relawan terlatih yang tangguh, profesional, serta memiliki kemampuan teknis yang memadai.
Badan DRT beranggotakan potensi DRT yang dipersiapkan untuk terlibat langsung dalam penanganan situasi darurat di lapangan, khususnya dalam menghadapi tingginya kerawanan bencana di Indonesia. Kegiatan ini juga melatih kemampuan berpikir cepat, ketepatan tindakan, serta kesiapan menghadapi berbagai situasi darurat di lapangan.
“Kegiatan ini tidak hanya dijalankan sebagai program kerja semata, tetapi menjadi wadah pembelajaran dan pengembangan bagi anggota potensi DRT untuk terjun lebih jauh dalam aksi kemanusiaan,” ujar Aunurafiq Adam, selaku Ketua Panitia.
KSR PMI Unhas
Kegiatan diawali dengan pembukaan (22/02) dilaksanakan di Gedung Aula IPTEKS yang dihadiri oleh berbagai instansi seperti Kodaeral VI Makassar, BPBD Kota Makassar, BASARNAS Kota Makassar, UKM serta perwakilan KSR PT se-Kota Makassar.
Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan proses pendaftaran & seleksi meliputi seleksi berkas, pemeriksaan kesehatan, serta wawancara yang berlangsung (22/02-12/03). Sebanyak 23 orang pendaftar mengikuti proses seleksi dengan 22 orang dinyatakan lolos pada tahap ini. Adapun tahapan ini dilakukan untuk memastikan calon anggota memiliki kesiapan dasar sebelum mengikuti pendidikan khusus.
Selanjutnya, peserta mengikuti rangkaian indoor atau pemberian materi dan praktik selama 4 hari (2/04-5/04) dari berbagai pemateri profesional sesuai bidangnya. Adapun materi terkait tanggap darurat bencana dibawakan oleh BPBD, materi psychological support program (PSP), materi assessment dan pertolongan pertama hingga praktiknya yang dibawakan oleh PMI.
Selain itu, peserta memperoleh materi dan praktik langsung teknik dasar menyelam oleh Kodaeral VI. Serta materi terkait pengoperasian search and rescue (SAR), personal safety & water rescue, dan operasi perahu serta manuver dibawakan oleh BASARNAS. Seluruh rangkaian kegiatan ini turut didukung oleh panitia dan keluarga KSR PMI UNHAS dalam pelaksanaan teknis, termasuk evaluasi dan penilaian peserta.
Salah satu peserta mengungkapkan bahwa kegiatan ini memberikan pengalaman baru yang menantang sekaligus bermanfaat. “Kegiatan ini sangat membuka wawasan kami tentang bagaimana menghadapi kondisi darurat secara langsung, tidak hanya teori tetapi juga praktik yang sangat membantu,” ujar Andi Reski Auliyah.
Sebagai puncak kegiatan, pelantikan anggota potensi DRT dilaksanakan di Pantai Tanjung Bayang (5/04) sebagai bagian dari rangkaian akhir setelah seluruh materi dan praktik lapangan. Sebanyak 17 orang peserta dinyatakan lolos dari seluruh tahapan dan resmi dilantik sebagai anggota potensi DRT. Kegiatan ini kemudian diakhiri dengan penutupan kegiatan di Lantai Dasar Rektorat (14/04) dengan penyerahan sertifikat sebagai bentuk apresiasi atas partisipasi serta capaian peserta.
KSR PMI Unhas
Koordinator Badan Pengawas Organisasi, Ritwan Sanda Padang turut menegaskan bahwa proses ini bukanlah akhir dari pembinaan, melainkan awal dari sebuah perjalanan sebagai bagian dari potensi DRT yang harus terus dilatih dan dijalankan dengan penuh tanggung jawab dalam misi kemanusiaan.
“Kami berharap tim ini tidak hanya berhenti pada pembentukan, tetapi mampu berkontribusi aktif dalam kegiatan kemanusiaan serta berkolaborasi lintas pihak agar dampaknya lebih luas.” ujar Muhammad Irdam Ferdiansyah, S.E., M.Acc., Ph.D., Ak., CA..
Diharapkan melalui kegiatan ini mampu memperkuat peran mahasiswa sebagai relawan kemanusiaan yang sigap, terlatih, serta responsif terhadap berbagai kondisi darurat di masyarakat, sekaligus menjadi garda terdepan dalam upaya penyelamatan dan penanggulangan bencana.
