MAKASSAR – Pengurus MAGADARA (Mahasiswa Garis Depan Rakyat) menggelar aksi unjuk rasa di depan Mapolda Sulawesi Selatan, Selasa (12/5/2026).
Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk desakan kepada penyidik Unit Krimsus Polda Sulsel agar segera memberikan kepastian hukum terkait dugaan tindak pidana korupsi di KPU Kabupaten Barru.
Massa aksi menilai penanganan kasus tersebut hingga kini belum menunjukkan perkembangan yang jelas meski telah menjadi sorotan publik.
“Kami mendesak Unit Krimsus Polda Sulsel segera memberikan kepastian hukum secara transparan dan profesional,” kata orator MAGADARA dalam aksi tersebut.
Aksi dimulai sekitar pukul 15.30 WITA di depan Mapolda Sulsel, Jalan Perintis Kemerdekaan Km 16, Kelurahan Pai, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar.
Puluhan massa aksi tampak membawa spanduk dan ban bekas sebagai bentuk protes terhadap lambannya penanganan perkara yang mereka soroti.
Dalam tuntutannya, mahasiswa meminta aparat kepolisian membuka perkembangan penanganan perkara kepada publik sebagai bentuk akuntabilitas penegakan hukum.
Selain itu, mereka juga mendesak aparat penegak hukum bekerja secara profesional, transparan, dan tanpa tebang pilih dalam menangani setiap laporan masyarakat.
Setelah sekitar setengah jam berunjuk rasa, pihak Krimsus Polda Sulsel menerima perwakilan massa untuk melakukan audiensi di Subdit III Tipikor.
Dalam pertemuan tersebut, AKBP Jufri disebut menyampaikan bahwa pihaknya akan berupaya menyelesaikan perkara tersebut secepatnya dan segera melimpahkan berkas perkara ke kejaksaan.
“Kami akan menyelesaikan perkara ini secepatnya dan akan melimpahkan ke kejaksaan,” ujar AKBP Jufri sebagaimana disampaikan massa aksi.
Ia juga menegaskan bahwa penyidik tetap membutuhkan kehati-hatian dalam menangani perkara tersebut.
“Yang jelas kami perlu kehati-hatian dan secepatnya kami akan sampaikan perkembangannya,” lanjutnya.
Koordinator lapangan aksi, Firdaus Permadi, menegaskan bahwa aksi tersebut merupakan bentuk kepedulian mahasiswa terhadap penegakan supremasi hukum dan upaya pemberantasan korupsi di Sulawesi Selatan.
Sementara itu, Jenderal Lapangan MAGADARA, Muh Rifai, menegaskan pihaknya akan kembali menggelar aksi dengan jumlah massa lebih besar apabila dalam satu bulan ke depan belum ada kepastian hukum terkait perkara tersebut.
“Kami akan turun aksi lebih besar lagi jika dalam satu bulan ini tidak ada kepastian hukum,” tegas Muh Rifai.
