Klaster Sekolah, Komisi Kesehatan DPR Minta Pemda Tak Paksakan PTM

Perlu ada konsolidasi menyeluruh terkait persiapan sekolah tatap muka antara pusat dan daerah juga pihak sekolah.

Komisi IX DPR yang membidangi masalah kesehatan mengimbau pemerintah baik pusat dan daerah untuk memberi perhatian terhadap klaster sekolah pasca yang muncul saat PTM dilaksanakan.

“Klaster sekolah Indonesia kan sudah menjadi perhatian WHO, artinya kita harus hati-hati, harus waspada bahwa klaster sekolah di kita itu nyata. Ini perlu perhatian, dampak di lapangan sudah ada,” ujar Anggota Komisi IX DPR, Rahmad Handoyo, Rabu (22 /9/2021) dikutif dari bisniscom.

Menurut politikus PDIP itu, perlu ada konsolidasi menyeluruh terkait persiapan sekolah tatap muka antara pusat dan daerah juga pihak sekolah. Meskipun pemerintah memberikan lampu hijau, kata dia, tetapi lampu hijau tersebut harus disikapi di lapangan dengan persiapan yang matang.

- Iklan -

“Entah itu dari sisi kesiapan, jumlah peserta didik yang maksimal boleh hadir, seyogyanya itu diujicoba dulu, apakah bergantian. Tapi ketika masuk dalam satu minggu itu bisa jadi sehari atau dua hari bimbingan guru, teknisnya di rumah belajar apa itu yang harus disiapkan,” jelas Rahmad.

Selain itu, tambahnya, pengawasan dan kontrol dari pihak sekolah juga harus dikakukan secara ketat guna memastikan penerapan protokol kesehatan tetap disiplin.   “Misalnya, para guru betul-betul mengawasi pelaksanaan jangan sampai anak berkerumun, protokol kesehatan,” tegasnya.

Karena itu, dia meminta pihak sekolah dan pemerintah daerah tidak memaksakan diri dalam penerapan pembelajaran tatap muka (PTM) ini.    “Kepada sekolah dan (pemerintah, red) daerah jangan memaksakan diri kalau belum siap, kalau sudah siap baru ujicoba, kalau berhasil baru tambah siswanya,” demikian Rahmad.

- Iklan -

Bagikan:

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

BERITA TERBARU