Kapolri Jenderal Listyo Sigit Probowo ‘’buka kartu’’ tentang besarnya pengaruh Ferdy Sambo saat menjabat Kadiv Propam Polri.

‘’Kekuatan dan pengaruhnya begitu besar di Mabes Polri hingga membuat penyidik ketakutan,” ungkapnya.

Kapolri Listyo Sigit Prabowo, mengungkapkan hal tersebut kepada jurnalis senior Budiman Tanurejo, di satu meja The Forum. Videonya viral, ditayangkan di akun instagramnya, @satu mejaforum, (7/9).

“Saat awal penyidikan kasus pembunuhan Brigadir J, tidak ada penyidik yang berani memeriksa Ferdy Sambo,” tambahnya.

Dulu saat menjabat Kadiv Propam, Ferdy Sambo sangat ditakuti bahkan oleh penyidik, anak buahnya. Gara-gara pembunuhan berencana, tewasnya Brigadir Novriansyah Yosua Hutabarat, kini Ferdy Sambo harus berhadapan dengan Kadiv Propam. Bahkan sudah ditetapkan sebagai tersangka.

Mengapa Jabatan Kadiv Propam sangat ditakuti? Menurut Kapolri, sebab, dialah polisinya polisi dan yang mengadili polisi ‘nakal’. Kekuatan Ferdy Sambo berangsur melemah ketika jabatannya sebagai Kadiv Propam Polri dan Kasatgasus dipreteli Kapolri.

Bahkan, katanya, ada sejumlah oknum polisi lain yang mengikuti skenario Ferdy Sambo, mereka pun telah ditetapkan sebagai tersangka menghalang-halangi penyidikan. Mereka juga telah dipecat dari kepolisian karena melanggar kode etik korps Bhayangkara.

Kapolri mengakui, akhirnya mengambil keputusan menonaktifkan Ferdy Sambo sebagai Kadiv Propam Polri, setelah menerima informasi, sejumlah penyidik yang terlibat pengusutan kasus tewasnya Brigadir J di rumah Dinas Irjen Ferdy Sambo, diintimidasi. Sehingga tim yang terlibat pengusutan, tidak bisa bekerja dengan baik.

Kapolri juga menemukan adanya upaya Ferdy Sambo membuat cerita sesuai skenario yang dirancangnya untuk disampaikan ke orang-orang yang punya pengaruh. Ketika itu, katanya,  sejumlah penyidik juga sempat takut dengan pengaruh besar Ferdy Sambo di Mabes Polri.

Beredar info, siapa saja yang mencoba membongkar kasus itu, akan berhadapan langsung dengan Ferdy Sambo. Penyidik pun, katanya, sempat ketakutan saat itu. (ana)

.

Kasus tewasnya Brigadir Yoshua Nofriansyah Hutabarat (Brigadir J) di rumah dinas mantan Kadiv Propam Mabes Polri masih terus ditunggu publik.

Setelalah lima orang yang dinyatakan tersangka, kini bertambah lagi 7 orang. Kelima tersangka sebelumnya adalah Irjen Ferdy Sambo, Bharada E, asisten rumah tangga sekaligus supir Kuat Ma’ruf dan Bripka Ricky Rizal, serta Istri Ferdy Sambo, Putri Candrawathi.

Tujuh orang tersangka baru tersebut, diduga menghalangi penyidikan kasus tersebut, sehingga ditetapkan sebagai tersangka obstruction of justice. Dilansir dari berbagai media, 7 orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka tersebut adalah:

1. FS atau Irjen Ferdy Sambo selaku mantan Kadiv Propam Polri.

2. HK atau Brigjen Hendra Kurniawan selaku eks Karopaminal Divisi Propam Polri.

3. ANP atau Kombes Agus Nurpatria selaku eks Kaden A Biropaminal Divisi Propam Polri.

4. AR atau AKBP Arif Rahman Arifin selaku eks Wakadaen B Biropaminal Divisi Propam Polri.

5. BW atau Kompol Baiquni Wibowo selaku eks PS Kasubbagriksa Baggaketika Rowabprof Divisi Propam Polri.

6. CP atau Kompol Chuck Putranto selaku eks PS Kasubbagaudit Baggaketika Rowabprof Divisi Propam Polri.

7. AKP Irfan Widyanto eks Kasubnit I Subdit III Dittipidum Bareskrim Polri.

Dari ketujuh tersangka itu, empat di antaranya sudah diputus pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) dalam sidang etik. Irjen Ferdy Sambo, Kompol Chuck Putranto, Kompol Baiquni Wibowo, dan Kombes Agus Nurpatria.

Menurut Kadiv Humas Mabes Polri, Irjen Dedi Prasetyo dalam jumpa pers di gedung TNCC, Jakarta Selatan, (7/9), Kombes Agus Nurpatria menjadi polisi teranyar yang disanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH).

Komisi etik menjatuhkan sanksi bersifat etika dan administratif kepada Kombes Agus Nurpatria lantaran diduga melakukan penghalangan penyidikan atau Obstruction of Justice di kasus Brigadir J.

Dalam sidang etik tersebut, Kombes Agus Nurpatria dijatuhkan sanksi bersifat etika dalam hal ini, perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela. Dia juga dijatuhkan sanksi administratif berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagai anggota Polri.

Sanksi administratif, ucap Irjen Dedi, yaitu penempatan dalam tempat khusus selama 28 hari, dari tanggal 9 Agustus sampai dengan 6 September 2022. Lalu, Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagai anggota Polri. (ana)