- Advertisement -

Pemerintah Luncurkan 15 Aksi Pencegahan Korupsi Tahun 2023-2024

Pemerintah terus berkomitmen dan berupaya untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan korupsi. Pemerintah pun menetapkan Aksi Pencegahan Korupsi (Aksi PK) tahun 2023-2024.

“Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah seperti penataan kebijakan dan regulasi, baik berupa instruksi atau arahan maupun peraturan perundang-undangan, perbaikan tata kelola pemerintahan, pembenahan proses pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, termasuk penyelamatan keuangan atau aset negara,” ujar Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri saat peluncuran di Jakarta Pusat, Selasa (20/12).

-Iklan- Scroll ke bawah untuk melanjutkan

Firli menegaskan, pemberantasan korupsi tak hanya dilakukan saat menangkap koruptor, namun yang lebih penting adalah bagaimana upaya pencegahan tersebut dilakukan. Meski demikian, keberhasilan atau kegagalan upaya pencegahan korupsi tersebut sangat bergantung pada komitmen setiap stakeholder terkait.

“Pencegahan korupsi jadi penting, terutama melakukan pencegahan dengan perbaikan sistem. Lewat pencegahan maka tidak akan ada celah terjadinya korupsi dan kita bisa menyelamatkan potensi kerugian negara,” ujar ketua KPK dilansir dari laman Kementerian Kominfo.

Firli menjabarkan, Aksi PK tahun 2023-2024 akan melibatkan 76 kementerian dan lembaga, 34 pemerintah provinsi, dan 68 pemerintah kabupaten dan kota. Aksi PK tahun 2023-2024 terdiri dari 15 aksi, yaitu:

BACA JUGA:  8 Cara dan Syarat Ajukan KUR di BNI Tahun 2023, Simak Yah!
-Iklan- Scroll ke bawah untuk melanjutkan

1. Percepatan Penyelesaian Ketidaksesuaian Pemanfaatan Ruang dan Tumpang Tindih Perizinan Berbasis Lahan melalui Implementasi Kebijakan Satu Peta
2. Pengendalian Ekspor Impor
3. Peningkatan Kualitas Data Pemilik Manfaat serta Pemanfaatan untuk Perizinan, Pengadaan Barang/Jasa
4. Perbaikan Tata Kelola di Kawasan Pelabuhan
5. Percepatan Proses Digitalisasi Sertifikasi Pendukung Kemudahan Berusaha
6. Penguatan Digitalisasi Perencanaan Penganggaran di Tingkat Pusat, Daerah, dan Desa
7. Peningkatan Efektivitas Pencegahan Korupsi dalam Pengadaan Barang dan Jasa
8. Optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) melalui Intensifikasi dan Ekstensifikasi di Subsektor Mineral dan Batu Bara (Minerba)
9. Penataan Aset Pusat
10. Penguatan Partai Politik dalam Pencegahan Korupsi
11. Optimalisasi Interoperabilitas Data Berbasis NIK untuk Program Pemerintah
12. Penguatan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam Pengawasan Program Pemerintah
13. Penguatan Sistem Penanganan Perkara Tindak Pidana
14. Optimalisasi Pengawasan Keuangan Desa dan Penataan Aset Desa
15. Penguatan Integrasi Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (ASN)

Sementara itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Abdullah Azwar Anas menyampaikan pentingnya digitalisasi sebagai salah satu upaya untuk memerangi korupsi di Indonesia.

BACA JUGA:  Cara dan Syarat Pengajuan KUR di Bank Mandiri Tahun 2023

“Digitalisasi jadi target reformasi birokrasi kami, sehingga demikian jika digitalisasi ini jalan, akan ada banyak hal yang bisa kita kerjakan terkait pencegahan korupsi,” ujar Anas.

Menteri PANRB mencontohkan, program ekatalog yang tidak hanya mendorong belanja produk dalam negeri tetapi juga menjadi salah satu upaya pemerintah untuk mencegah terjadinya korupsi. Hal tersebut dikarenakan penggunaan anggaran lebih transparan, terbuka, dan terukur.

Selain digitalisasi, lanjut Anas, Aksi PK yang terkait dengan tugas dan fungsi Kementerian PANRB, antara lain, penguatan APIP dan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

-Iklan- Scroll ke bawah untuk melanjutkan

“Termasuk optimalisasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Saat ini kita juga mendorong SIPD menjadi aplikasi tunggal dalam rangka mengintegrasikan berbagai perencanaan keuangan daerah,” kata Anas.

Turut hadir dalam acara ini, antara lain Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan; Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Suharso Monoarfa; Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya; Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo serta Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita. (*)

Bagikan

BACA JUGA:

Menteri Nadiem Makarim Siap Lakukan Terobosan di Dunia Pendidikan

FAJARPENDIDIKAN.co.id-Nadiem Makarim resmi menjabat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan periode 2019-2024 dalam Kabinet Indonesia Maju pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin. Terpilihnya mantan bos Gojek itu menjadi sorotan, bukan...

Puluhan Warga Lombok Keracunan Nasi Bungkus, Dinas Kesehatan Turun Tangan

Peristiwa itu bermula ketika para korban pergi ziarah makam di Batulayar Kota Mataram dengan membawa bekal nasi bungkus yang di buat oleh salah satu...

Satuan Pendidikan Harus Merdeka dari Diskriminasi

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Anwar Makarim menyatakan keprihatinannya atas diskriminasi yang dialami oleh pelajar beragama Kristen di SMAN 2 Depok. Sebagaimana...

Dear Mahasiswa, Ini Syarat Penerima Bantuan Keringanan Biaya Kuliah di Masa Pandemi

FAJARPENDIDIKAN.co.id-Pemerintah mengeluarkan aturan keringanan uang kuliah tunggal bagi mahasiswa yang terkena dampak Covid-19. Melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2020, para...

Kemenag Terbitkan Aturan Terkait Volume Pengeras Suara Masjid, Takbiran Dibatasi Sampai Jam Segini

Aturan terbaru Kementerian Agama RI terkait volume speaker dan pengeras suara untuk azan tertuang dalam Surat Edaran Menteri Agama Nomor 05/2022 tentang pedoman penggunaan...

POPULER